[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2f0d367-5f5e-4958-a57d-ba600af6c3b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011\r\ntentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Semarang yang mengatur khususnya tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan\r\nperkembangan saat ini ; \r\nbahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87A Undang – Undang Nomor \r\n24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada intinya\r\nmenyatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan dan kegiatan\r\nAdministrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik\r\nbaik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dianggarkan dalam Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Negara; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf \r\na dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Umum; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Diantara angka 58 dan angka 59 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 58a, angka 58b, angka 58c, angka 58d, dan angka 58e, serta angka 59, angka 68 sampai dengan angka 86, dan angka 136 sampai dengan angka 141 dihapus, Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf i dihapus, Ketentuan Pasal 10 dihapus, Ketentuan Pasal 11 dihapus, Ketentuan Pasal 12 dihapus, Ketentuan Pasal 28 dihapus, Ketentuan Pasal 29 dihapus, Ketentuan Pasal 30 dihapus, Ketentuan Pasal 36 dihapus, Ketentuan Pasal 42 dihapus, Ketentuan Pasal 47 dihapus, Ketentuan Pasal 53 dihapus, Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf e dan huruf f diubah, Ketentuan Pasal 58 dihapus, Ketentuan Pasal 64 dihapus, Ketentuan Pasal 68 dihapus, Ketentuan Pasal 74 dihapus, Pasal 83 ayat (3) huruf a diubah, huruf c dihapus, dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan huruf f, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XIX, dan Lampiran XX diubah, Lampiran XXV dihapus, Lampiran XXVII dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah. \n 92 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015. Beberapa pasal dihapus, dan beberapa lampiran diubah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan meliputi penghapusan beberapa definisi, jenis retribusi, dan pasal-pasal terkait pelayanan kesehatan, serta perubahan struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas. Selain itu, dilakukan penambahan ketentuan mengenai pembebasan retribusi pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu dan korban tindak pidana. Lampiran-lampiran terkait tarif pelayanan kesehatan juga mengalami perubahan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Semarang No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225243/perda-kab-semarang-no-8-tahun-2011","e9f0860d-a7be-4508-8f50-15e9c7acd8d8","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SEMARANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF
SEMARANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2011 CONCERNING
RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Body, the Regional Regulation of Semarang Regency which specifically regulates Health Service Retribution is no longer in accordance with current conditions and developments;
that in accordance with the provisions of Article 87A of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, which essentially states that the funding for the implementation and activities of Population Administration which includes physical and non-physical activities both in the Province and Regency/City is budgeted in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2f0d367-5f5e-4958-a57d-ba600af6c3b0","actionData","errors"]