[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2ecb7aa-5629-4641-a634-3ac06934b35a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-KEARSIPAN
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa dan daerah yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, serta masyarakat yang adil dan makmur;\r\nb. bahwa untuk menunjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan sistem kearsipan yang dinamis, sinergi dan komprehensif, sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintahan daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, perlu adanya sistem pengelolaan kearsipan yang komprehensif, terjadu, akuntabel, dan berkesinambungan;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan kearsipan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 507);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);\r\n6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);\r\n7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 243);\r\n8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1820); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN\r\nBAB III PENGELOLAAN ARSIP (Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Dinamis, Bagian Ketiga Pengelolaan Arsip Statis, Bagian Keempat Autentikasi, Bagian Kelima Pengelolaan Simpul Jaringan)\r\nBAB IV SUMBER DAYA (SDM, Sarpras, Pendanaan)\r\nBAB V IZIN PENGGUNAAN ARSIP\r\nBAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB VIII KERJA SAMA\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP\r\nPENJELASAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 4/E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Blitar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kondisi terkini.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata reklame agar selaras dengan tata ruang, estetika, dan kelestarian lingkungan, membentuk wajah daerah, dan memberikan ruang informasi kepada masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Jenis reklame: Reklame dibedakan menjadi insidentil dan permanen.
Penyelenggaraan reklame: Setiap orang dapat menyelenggarakan reklame dengan memperhatikan lokasi, keamanan, kondisi sosial budaya, norma agama, kesopanan, dan estetika.
Perizinan: Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan. IPR tidak dapat dialihkan.
Sistem Informasi Reklame Daerah: Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi yang mengintegrasikan data penyelenggara, izin, pajak, retribusi, dan jaminan biaya bongkar.
Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban: Dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame: Mendapatkan pelayanan perizinan, memasang reklame sesuai izin, dan mengajukan perpanjangan izin. Wajib membayar pajak, memasang tanda izin, memelihara reklame, melakukan pembongkaran setelah izin berakhir, bertanggung jawab atas risiko, dan membayar biaya jaminan bongkar.
Larangan: Menempatkan reklame di luar titik yang sesuai, mengganggu fungsi sarana dan prasarana, menutupi rambu lalu lintas, dan menempatkan reklame di lokasi terlarang seperti kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

","transitional_provisions","1. Izin reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin reklame.\n2. Pelaksanaan pembongkaran dan penguasaan aset atas hasil pembongkaran reklame yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sah dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Alokasi anggaran pada perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan perubahan anggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Reklame yang telah habis masa berlaku izinnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini atau Reklame yang berizin namun penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n5. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 4/E) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan Izin Penyelenggaraan Reklame, pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame, penutupan atau pelepasan Materi Reklame, pembongkaran konstruksi Reklame, dan denda administratif berupa eksekusi jaminan atas pembongkaran Reklame.\n3. Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLITAR
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF REGENT OF BLITAR
NUMBER .2. YEAR 2023
ON
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLITAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the planned and integrated advertisement management as an economic activity, it is necessary to have a management based on justice by providing benefits for sustainable regional development;
that the rapid economic development in the region automatically encourages the growth of advertisement management as a marketing medium for economic activity products, so it is necessary to have regulations as guidelines for carrying out sustainable guidance, control and supervision in advertisement management by implementing ethical, aesthetic and cultural values based on the provisions of laws and regulations;
that Regional Regulation of Blitar Regency Number 9 of 2013

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2ecb7aa-5629-4641-a634-3ac06934b35a","actionData","errors"]