[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2e7975b-aa46-4870-9169-54046e35aa42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-08-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan perseroan - pembentukan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2017/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pendirian Perseroan Milik Daerah, Ruang Lingkup Kegiatan Perseroan, Modal, Saham dan Deviden, Penyertaan Modal, Organ Perseroan, Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Peraturan Baru: Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017 adalah peraturan daerah baru yang membentuk sebuah Perusahaan Perseroan Daerah di bidang minyak dan gas bumi dengan nama PT. Rembang Migas Energi. Dokumen ini memuat ketentuan pendirian, modal, struktur organisasi, ruang lingkup usaha, serta ketentuan penyertaan modal dan likuidasi.
Menggantikan / Mengubah Peraturan Sebelumnya: Peraturan ini tidak secara eksplisit menyatakan menggantikan atau mengubah Peraturan Daerah lain. Dalam teks Perda tidak dicantumkan referensi bahwa Perda ini menggantikan atau mengubah Perda Kabupaten Rembang sebelumnya. Oleh karena itu, statusnya adalah Perda baru pembentuk BUMD yang berdiri sendiri, kecuali apabila di kemudian hari terdapat Perda lain yang menyatakan penggantian/penyesuaian.
Kaitan dengan Peraturan Lebih Tinggi: Perda ini disusun dan diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasar hukum, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahan UU terkait), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah tentang kegiatan usaha hilir migas, serta peraturan keuangan negara dan daerah yang relevan. Dengan demikian Perda harus dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Status Berlaku: Peraturan Daerah ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 3 Agustus 2017. Setelah diundangkan, Perda ini menjadi sumber hukum lokal yang mengatur pendirian dan tata kelola Perseroan Daerah bidang minyak dan gas bumi dalam lingkup Kabupaten Rembang.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Utama

Tujuan dan Latar Belakang:
\n
- Perda ini dibentuk untuk memanfaatkan sumber daya minyak dan gas bumi di Kabupaten Rembang guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
- Latar belakang normatif merujuk pada kewenangan daerah membentuk BUMD melalui Peraturan Daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah dan regulasi sektor migas serta aturan keuangan negara/daerah.
\n
Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan:
\n
- Pemerintah Daerah berkewajiban menjadi pemegang saham mayoritas (mulai dengan 99,9% pada awal pendirian) dan wajib mempertahankan posisi kepemilikan paling sedikit 51% dari modal dasar (Pasal 8 ayat (1)).
- Perseroan wajib menyetor dividen sebesar 60% dari keuntungan perusahaan; sisa 40% diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 9).
- Penyertaan modal awal dialokasikan melalui APBD (Pasal 10): alokasi tahun anggaran 2017 untuk modal yang disetor, dan penambahan penyertaan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk memenuhi modal dasar.
- Perseroan berhak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan usaha hilir (Pasal 4 ayat (3)).
- RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hak dan kewenangan sesuai fungsi masing‑masing; RUPS berwenang dalam hal yang tidak diberikan kepada organ lain (Pasal 12).
\n
Prinsip-prinsip Utama:
\n
- Pelaksanaan usaha Perseroan berpedoman pada dasar-dasar komersial yang sehat (Pasal 4 ayat (1)).
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang‑undangan nasional di bidang perseroan, migas, keuangan negara dan pemerintahan daerah.
- Prinsip good corporate governance tercermin dalam pembagian tugas organ perseroan, syarat integritas bagi pengurus, dan persyaratan lainnya untuk calon Komisaris dan Direksi.
\n
Mekanisme dan Prosedur:
\n
- Pendirian Perseroan ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan serta dituangkan dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar (Pasal 3 dan Pasal 1 definisi).
- Penempatan dan penyetoran modal awal ditetapkan pada Pasal 5 dan dialokasikan melalui APBD (Pasal 10). Perubahan modal dasar dan modal disetor ditetapkan dalam RUPS (Pasal 5 ayat (6)).
- Ketentuan rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur: RUPS menetapkan pengangkatan (Pasal 15), sebelum menjabat harus melakukan kontrak manajemen di hadapan RUPS (Pasal 15 ayat (2)), dan pemberhentian didasarkan pada pertimbangan obyektif seperti prestasi, pidana, atau tidak memenuhi syarat (Pasal 16).
- Mekanisme pembubaran dan likuidasi mengikuti ketentuan perundang‑undangan di bidang perseroan terbatas dan dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 18).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dan Masa Implementasi

Masa Berlaku dan Implementasi Awal:
\n
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu 3 Agustus 2017 (Pasal 19).
- Pelaksanaan pendirian Perseroan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan, termasuk proses administratif pendaftaran, pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, serta pengurusan izin/komersialisasi terkait usaha hilir migas.
\n
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada:
\n
- Perda tidak memuat ketentuan khusus mengenai penyesuaian atau pengalihan aset/aktivitas entitas lokal yang sudah ada ke dalam Perseroan. Oleh karena itu setiap penyerahan aset/penyertaan modal/konversi kegiatan yang sudah berjalan harus dilakukan sesuai ketentuan terpisah dan prosedur akuntansi serta peraturan pengelolaan keuangan daerah.
\n
Batas Waktu Penyesuaian:
\n
- Perda memuat jadwal alokasi modal: penyertaan modal awal dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan penambahan penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 (Pasal 10). Selain itu tidak ada batas waktu penyesuaian administratif lain yang ditetapkan secara eksplisit dalam teks Perda.
\n
Grandfathering Clauses:
\n
- Peraturan ini tidak memuat klausul grandfathering eksplisit yang mengamankan status hukum atau operasi entitas lama. Semua penyesuaian terhadap ketentuan baru harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang‑undangan terkait dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
\n

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF REMBANG

CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY

NUMBER 3 YEAR 2017

CONCERNING

ESTABLISHMENT OF A REGIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY IN THE FIELD OF OIL AND GAS

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

REGENT OF REMBANG,

\n\n

Considering:

a. that Rembang Regency has natural resources of oil and gas that are potential to be managed and utilized to support sustainable regional development in order to realize the welfare of the community;
b. that the management and utilization of oil and gas as referred to in letter a can be carried out through downstream business activities by regional owned enterprises;
c. that based on Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government as amended several times most recently by Law Number 9 Year 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government, the establishment of regional owned enterprises as referred to in letter b is stipulated by Regional Regulation;
d. that based on the considerations as referred to in letter a, letter b and letter c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Establishment of a Regional Limited Liability

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2e7975b-aa46-4870-9169-54046e35aa42","actionData","errors"]