Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menindaklanjuti perubahan dalam pengawasan sistem merit di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah pengalihan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tujuan utama dari Surat Edaran ini adalah untuk memastikan bahwa instansi pemerintah memahami dan dapat melaksanakan pengawasan sistem merit dengan baik. Kementerian PANRB bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengawasan, sementara BKN melaksanakan pengawasan yang mencakup norma dasar, kode etik, netralitas, dan pembinaan profesi ASN. Surat Edaran ini juga mengatur mekanisme pelaporan dan pengusulan dokumen terkait pengalihan tugas dan fungsi KASN.

1. Surat dan/atau dokumen dari Instansi Pemerintah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KASN yang telah diterima dan diproses KASN sebelum berlakunya Surat Edaran ini, PPK/PyB melaporkan kepada Menteri PANRB. 2. Surat dan/atau dokumen dari Instansi Pemerintah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KASN yang telah diterima dan belum diproses oleh KASN setelah berlakunya Surat Edaran ini, PPK/PyB mengusulkan dan melaporkan kepada Kepala BKN.

(-)