[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2d7a3a9-25f7-4c39-9f94-eaf4888ae23f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-11-03","effective_date","2021-11-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

fasilitasi-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-narkotika
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;\r\nb. bahwa di Kabupaten Purbalingga masih terdapat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terukur, efektif, dan efisien;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021, \n Peraturan ini mengatur tentang upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, serta masih terjadi di Kabupaten Purbalingga.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pencegahan dan pemberantasan, serta menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Ketentuan substansial meliputi:

Bupati melaksanakan fasilitasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
Fasilitasi meliputi deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, Rencana Aksi Daerah, pemberantasan, dan penanganan.
Deteksi dini dilakukan melalui pengumpulan informasi, pemetaan wilayah rawan, dan tes urin.
Antisipasi dini meliputi pemberian informasi, koordinasi dengan instansi vertikal, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, pengawasan terhadap ASN dan pejabat publik, serta pembentukan satuan tugas anti narkotika.
Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan satuan tugas atau relawan, pembentukan desa bersih narkotika, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberantasan dan dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan reintegrasi sosial.
Dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kabupaten dan kecamatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya dikenakan sanksi administratif.\n2. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis dikenakan sanksi administratif.\n3. Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan menerima kembali peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURBALINGGA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
ON
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

Considering :

that the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors are dangerous for the development of human resources and threaten the life of the nation and state;
that in Purbalingga Regency there is still abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors so that it is necessary to make prevention and control efforts in a systematic, measurable, effective and efficient manner;
that based on the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2d7a3a9-25f7-4c39-9f94-eaf4888ae23f","actionData","errors"]