[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2d65990-2ba1-4c61-a6b5-d97f12039aaa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 17 Tahun 2016","number","17","year","2016","published_date","2017-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan - penyelenggaraan administrasi kependudukan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2017/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban memberi perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting\r\nyang dialami oleh penduduk dan/atau warga Kabupaten Klaten, dan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang\r\nPerubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil substansinya sudah tidak lagi memenuhi perkembangan kebutuhan di masyarakat, sehingga perlu disesuaikan. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Klaten. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; \n 1. Asas umum, maksud dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan\r\n2. kewenangan penyelenggaraan\r\n3. pendaftaran penduduk\r\n4. pencatatan sipil\r\n5. data dan dokumen kependudukan\r\n6. kartu identitas anak\r\n7. pengelolaan database kependudukan dan informasi administrasi kependudukan\r\n8. pemanfaatan database kependudukan\r\n9. pembiayaan\r\n10. pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKlaten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk\r\ndan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKlaten Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Klaten Nomor\r\n2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 56 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Klaten Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Klaten, baik di dalam maupun di luar daerah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, serta mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan database kependudukan serta informasi administrasi kependudukan. Setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran, serta ganti rugi akibat kesalahan dalam pendaftaran. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi, membentuk instansi pelaksana, mengatur teknis penyelenggaraan, membina, melaksanakan pelayanan, menugaskan desa, menyajikan data, dan mengawasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. Instansi Pelaksana berwenang mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan, mencetak dokumen, mendokumentasikan hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan data, dan melakukan verifikasi data.","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dan masih berlaku secara sah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","Khusus bagi ADB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), Pasal 72 pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 17 OF 2016
TENTANG
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering :

that as an effort to fulfill the civil rights of citizens, the Klaten Regency Government is obliged to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status for every population event and important event experienced by residents and/or citizens of Klaten Regency;
that with the changes to the provisions on the Implementation of Population Administration as mandated in Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, the Klaten Regency Regulation Number 5 of 2007 concerning the Implementation of Population Registration and Civil Registration its substance no longer meets the developing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2d65990-2ba1-4c61-a6b5-d97f12039aaa","actionData","errors"]