[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2cde1a1-ca08-4c5c-966e-0de29aecd6ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangakatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1979","number","5","year","1979","published_date","1979-03-26","effective_date","1979-04-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengangakatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1979
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN. 1979/ No. 9, LL Setkab : 5 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengangakatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1979. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976. Tujuannya adalah untuk mengangkat pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini mengatur pengangkatan pegawai yang telah diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur, termasuk pegawai harian, menjadi PNS dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Penetapan pangkat dan golongan ruang PNS didasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki pada tanggal 1 September 1976, dengan ketentuan khusus bagi pegawai bekas Pemerintah koloni Timor Portugis. Masa kerja dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok dan pensiun, termasuk masa kerja selama perjuangan dan setelah penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI. Gaji pokok dan penghasilan lainnya ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

","transitional_provisions","

Pegawai yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang penghasilannya kurang dari sebelumnya, diberi penghasilan tambahan peralihan sejumlah selisih antara penghasilan lama dan baru.
Pengangkatan calon PNS setelah 1 April 1979 di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Masa pangkat sejak 1 Oktober 1976 atau sesudahnya diperhitungkan sebagai masa pangkat untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Pengangkatan para pegawai menjadi PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Mutasi kepegawaian selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Tidak berlaku karena Timor Timur sudah menajdi negara merdeka terpisah dari Indonesia","link","","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 1979
on
APPOINTMENT OF EMPLOYEES WORKING FOR THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE
OF FIRST LEVEL REGION OF EAST TIMOR TO BECOME CIVIL SERVANTS

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :	that as a follow-up to the establishment of The Province of First Level Region of East Timor as stipulated in Law Number 7 of 1976 jo. Government Regulation Number 19 of 1976, it is deemed necessary to appoint employees working for the Government of The Province of First Level Region of East Timor to become Civil Servants;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; Law Number 5 of 1974 on Basic Principles of Regional Government (State Gazette of 1974 Number 38, Supplement to State Gazette Number 3037); Law Number 8 of 1974 on Basic Principles of Civil Service (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement to State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2cde1a1-ca08-4c5c-966e-0de29aecd6ec","actionData","errors"]