[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2cc30d4-00a5-45f1-8f11-12a43f80cb89","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-07-23","effective_date","2010-09-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerjasama daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2010 No.3/TLD No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;\r\nb. bahwa sesuai dengan tujuan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Kerjasama daerah meliputi :\r\na. kerjasama antar daerah; dan\r\nb. kerjasama daerah dengan pihak ketiga. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2010. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Tujuan kerjasama daerah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, memberikan perlindungan bagi sumber daya lokal, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Subjek kerjasama meliputi gubernur, bupati/walikota, dan pihak ketiga. Objek kerjasama meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Pelaksana kerjasama daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Kerjasama daerah dapat berupa kerjasama antar daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Model kerjasama antar daerah meliputi Kerja Sama Pelayanan Bersama, Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah, Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan lain-lain. Model kerjasama daerah dengan pihak ketiga dapat berupa Kontrak Pelayanan (Kontrak Operasional/Pemeliharaan, Kontrak Kelola, Kontrak Sewa, Kontrak Konsesi), Kontrak Bangun (Kontrak Bangun Guna Serah, Kontrak Bangun Serah Guna, Kontrak Bangun Sewa Serah), Kontrak Rehabilitasi (Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah, Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah), dan Kontrak Patungan.

Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan/atau masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, kecuali jika biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau tidak menggunakan aset daerah.

Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. TKKSD bertugas melakukan inventarisasi, menyusun prioritas, memberikan saran, menyiapkan kerangka acuan, membuat studi kelayakan, dan memberikan rekomendasi kepada bupati.

Dalam hal terjadi perselisihan dalam kerjasama antar daerah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah atau Keputusan Gubernur/Menteri Dalam Negeri. Dalam hal kerjasama daerah dengan pihak ketiga, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

","transitional_provisions","1. Kerjasama daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF BLORA
REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 3 OF 2010
on
REGIONAL COOPERATION WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT OF BLORA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in accordance with the mandate of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, then to realize the goals of development and improve the quality of public services to the community, the region can carry out cooperation to realize the efficiency and effectiveness of the management of regional resources;
that in accordance with the objectives of regional autonomy, the Regional Government needs to involve the role of other parties through mutually beneficial regional cooperation within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia by adhering to the provisions of applicable laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2cc30d4-00a5-45f1-8f11-12a43f80cb89","actionData","errors"]