[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2cb150c-bfa6-41d4-b6b8-b166d16882c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan tanpa rokok
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6 ; https://jdih.pekalongankab.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa masyarakat berhak mendapatkan udara sehat\r\ndan perlindungan terhadap bahaya akibat paparan zat\r\nberacun asap rokok sesuai dengan ketentuan dalam \r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; bahwa unruk memberikan ruang dan lingkungan yang\r\nbersih dan sehat dari asap rokok bagi masyarakat \r\nKabupaten Pekalongan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan \r\nkepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat\r\ndalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan \r\npengaturan tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten\r\nPekalongan; bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa\r\nRokok; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kawasan Tanpa Rokok, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ruang lingkupnya meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, sarana olahraga, tempat umum, angkutan umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR melalui pengumpulan data, edukasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. Setiap orang berkewajiban mematuhi larangan merokok di KTR, sementara pengelola KTR berkewajiban melakukan pengawasan internal, melarang merokok, tidak menyediakan asbak, dan memasang tanda larangan merokok. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif. Peraturan ini juga mengatur larangan menjual rokok kepada anak-anak dan perempuan hamil, serta larangan mengiklankan dan mempromosikan rokok di KTR. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap penataan dan pengelolaan KTR, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KTR.","transitional_provisions","1. Reklame Rokok yang telah ada dan berizin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin.","sanctions","1. Merokok di KTR: pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.\n2. Mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR: pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000,00.\n3. Badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di Daerah: pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n4. Menjual Rokok kepada anak-anak dan perempuan hamil: pidana kurungan paling lama 2 hari dan/atau denda paling banyak Rp500.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
ON
SMOKE-FREE AREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the public has the right to healthy air and protection against the dangers of exposure to toxic substances from cigarette smoke in accordance with the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that to provide a clean and healthy space and environment from cigarette smoke for the people of Pekalongan Regency;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in health development, it is necessary to regulate smoke-free areas in Pekalongan Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Smoke-Free Areas;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2cb150c-bfa6-41d4-b6b8-b166d16882c8","actionData","errors"]