[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2c315b8-0537-4895-a92b-96ac4e38d806","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-07-23","effective_date","2012-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-kecamatan-balikpapan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN
ABSTRAK:	\n \n sehubungan dengan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan semakin meningkat, sehingga untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dipandang perlu melakukan pembentukan kecamatan melalui pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan; \n UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.21 Tahun 1987 \n Peraturan ini mengatur tentang pembentukan kecamatan baru melalui pemekaran dari Kecamatan Balikpapan Selatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2012. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 18).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 ini mengatur tentang pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Balikpapan Selatan. Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Balikpapan Kota meliputi wilayah Kelurahan Prapatan, Telaga Sari, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, dan Damai, dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Klandasan Ulu. Batas-batas wilayah Kecamatan Balikpapan Kota ditetapkan dengan jelas, dan wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan ditata ulang setelah pemekaran. Penegasan dan penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, berdasarkan prinsip geodesi dan peta wilayah administratif. Dengan terbentuknya Kecamatan Balikpapan Kota, sebagian wilayah kerja Camat Balikpapan Selatan dialihkan ke Camat Balikpapan Kota.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka sebagian wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah menjadi bagian wilayah Kecamatan Balikpapan Kota, dialihkan menjadi wilayah kerja Camat/ Kecamatan Balikpapan Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kota melaksanakan peralihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan peralihan wilayah kerja Camat.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 8 OF 2012
on
THE FORMATION OF BALIKPAPAN KOTA SUB-DISTRICT
WITHIN THE TERRITORY OF BALIKPAPAN CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in connection with the population and volume of activities in the fields of government administration, development and service to the community in the Balikpapan Selatan Sub-district area increasing, so that in order to facilitate and improve the implementation of these tasks, it is deemed necessary to form a sub-district through the expansion of the Balikpapan Selatan Sub-district;
that the expansion of the Balikpapan Selatan Sub-district has fulfilled the administrative, technical and physical regional requirements to be formed into a new sub-district;
that based on the considerations as intended in letters a and b and to follow up the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2c315b8-0537-4895-a92b-96ac4e38d806","actionData","errors"]