[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2bfaeda-6538-4507-afaa-f46d527413b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Gayo Lues","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gayo Lues","place_of_enactment","Blangkejeren","theme","Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Gayo Lues","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.81
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dalam rangka mencapai kepastian dan perlindungan hukum bagi kegiatan masyarakat, maka perlu Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008; Qanun Nomor 3 Tahun 2009. \n Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Azas; Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan; Hak Kewajiban dan Larangan; Kewajiban Penyelenggara; Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan; Tata Cara Pelayanan; Rekomendasi; Duplikat Izin Dan Pengesahan Salinan Izin; Pengaduan Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2016. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini mengubah:\n1. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);\n2. Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Gayo Lues, Lembaran Daerah Nomor 15.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Gayo Lues ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Gayo Lues. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan masyarakat dan investasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, mewujudkan tertib administrasi, serta memberikan kejelasan prosedur dan mekanisme koordinasi antar instansi.

Ketentuan substansial dalam Qanun ini mencakup:

Pembentukan dan pengaturan organisasi penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan, termasuk pembina (Bupati), penanggung jawab (Kepala P2TSP), organisasi penyelenggara (Kantor P2TSP dan SKPK terkait), dan pelaksana.
Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan, termasuk memberikan pelayanan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta berkewajiban menyusun standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
Hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima pelayanan, termasuk hak untuk mengetahui standar pelayanan dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
Standar pelayanan yang meliputi dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk pelayanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan evaluasi kinerja.
Tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan, termasuk bentuk pelayanan (tunggal dan paralel), penerimaan berkas permohonan, peninjauan lokasi, serta pengkajian dan penetapan permohonan.
Pengaturan mengenai rekomendasi dari instansi terkait dalam proses perizinan.
Pengaturan mengenai duplikat izin dan pengesahan salinan izin.
Mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, pengawas internal, dan pengawas eksternal (masyarakat dan DPRK).

","transitional_provisions","1. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua peraturan dan ketentuan mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan wajib disesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini paling lambat 1 (satu) tahun.\n2. Semua Qanun, peraturan Bupati dan ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini tetap berlaku.","sanctions","1. Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 38 dikenakan sanksi.\n2. Masyarakat yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang melanggar ketentuan pasal 16 huruf e, f dan I dan pasal 17, dikenakan sanksi.\n3. Sanksi berupa sanksi administrasi, ganti rugi dan pencabutan izin dengan tahapan: peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GAYO LUES
THE PROVINCE OF ACEH

QANUN OF GAYO LUES REGENCY
NUMBER: 3 OF 2016
on
IMPLEMENTATION OF LICENSING AND NON-LICENSING
GAYO LUES REGENCY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GAYO LUES,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to create a conducive business climate for investment growth and other economic activities in order to achieve legal certainty and protection for community activities, it is necessary to have Guidelines for the Implementation of Licensing and Non-Licensing Services;
that based on the Provisions of Article 155 paragraph (3) of Law Number 11 of 2006 on Aceh Government, Article 7 of Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises and Presidential Regulation Number 97 of 2014 on Integrated One-Stop Service;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2bfaeda-6538-4507-afaa-f46d527413b6","actionData","errors"]