[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2bb9cc0-16fa-42cc-9c15-c4488285d93d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2005","number","1","year","2005","published_date","2004-05-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2005 Nomor 01 Seri C Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah,\r\nBerdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum,\r\nUntuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan persampahan/kebersihan dikenakan retribusi ,\r\nPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat. \n Dasar hukum dalam peraturan ini mengatur tentang UU No.23 Thn 1997; UU No.27 Thn 2000; UU No.34 Thn 2000; UU No.32 Thn 2004; UU No.33 Thn 2004; UU No.25 Thn 2000; PP No.66 Thn 2001; Kepmendagri No.174 Thn 1997; Kepmendagri No.175 Thn 1997; Kepmendagri No. 119 Thn 1998; Kepmendagri No.147 Thn 1998; Perda No.15 Thn 2000; Perda No.04 Thn 2003. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan; nama, obyek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan retribusi; masa teribusi dan saat retribusi terutang; tata cata pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluawarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pasal 25\r\nDengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada\r\nsebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah\r\nTingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan\r\nPersampahan/Kebersihan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1999 dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Obyek retribusi meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber atau TPS ke TPA, penyediaan TPA, serta pengelolaan dan pemusnahan sampah di TPA atau incenerator. Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, ruang, dan tempat umum.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah, atau ditaksir berdasarkan luas lantai bangunan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah, dan kemampuan masyarakat. Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai kategori, termasuk rumah non real estate, rumah real estate, perkantoran, lembaga pendidikan, apotik, toko obat, klinik, praktek dokter, rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, laboratorium, wartel, industri/pabrik, perdagangan, tempat pertemuan/hotel, losmen/cottage/mess/apartemen, restoran/rumah makan/catering, pergudangan, perbengkelan, pencucian mobil/motor, terminal, pelabuhan, supermarket/swalayan/mall, dan sarana olahraga.

Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah, dengan 5% dipergunakan untuk upah pungut dalam rangka peningkatan pelayanan. TPA di Kota Pangkalpinang tertutup bagi pembuangan sampah dari luar kota, kecuali atas izin Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD. Retribusi terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan diberikan. Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan persampahan/kebersihan, dan saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PANGKALPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 01 YEAR 2005
ABOUT
LOCAL FEE FOR WASTE/CLEANLINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 158 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004, Regional Taxes and Regional Retributions are stipulated by Law whose implementation in the Region is further regulated by Regional Regulation;
that based on Article 2 paragraph (2) letter b of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, the Local Fee for Waste/Cleanliness Services is one type of General Service Retribution;
that in order to increase regional revenue to support the implementation of development, government administration and services to the community, every waste/cleanliness service is subject to a retribution;
that Regional Regulation of the Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2bb9cc0-16fa-42cc-9c15-c4488285d93d","actionData","errors"]