[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2bb90c1-3fc6-4120-9f25-00e169c20a7e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN DESA TONRONG TENGNGA KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","PEMBENTUKAN DESA TONRONG TENGNGA KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DESA TONRONG TENGNGA KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintahan di di desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka prakarsa masyarakat untuk membentuk Desa Tonrong Tengnga di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo perlu ditindaklanjuti; berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan desa, maka Dusun Tonrong Lagosi Desa lagosi dan Dusun Tengnga Desa Tadang Palie dapat digabung dan dibentuk menjadi Desa Tonrong Tengnga. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka pembentukan Desa Tonrong Tengnga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daearh-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksaaanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerinatah Daerah Kabupaten/Kota \r\n10. Peratuaran Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;\r\n 11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabunagn Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan; \r\n12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom \r\n13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa \r\n14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; \r\n15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.\r\n \n MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DESA TONRONG TENGNGA KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2013. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Desa Tonrong Tengnga di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tadang Palie dan Desa Lagosi. Pembentukan desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengatur luas wilayah dan batas-batas Desa Tonrong Tengnga, Desa Lagosi, dan Desa Tadang Palie setelah pemekaran. Pusat pemerintahan Desa Tonrong Tengnga berkedudukan di Dusun Tonrong Lagosi, meliputi Dusun Tonrong Lagosi dan Dusun Tengnga. Jumlah penduduk Desa Tonrong Tengnga adalah 1.254 jiwa. Kewenangan desa mencakup seluruh kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota BPD dari desa induk yang berdomisili di desa baru diberhentikan dan diprioritaskan untuk dipilih kembali. Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari perangkat kecamatan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, memfasilitasi pembentukan BPD, menata organisasi pemerintahan desa, membentuk lembaga kemasyarakatan, dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Perangkat desa dari desa induk yang berdomisili di desa baru juga diberhentikan dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi perangkat desa Tonrong Tengnga. Kepala Desa bersama BPD wajib menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.","transitional_provisions","1. Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya dan dokumen pertanahan dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis berlakunya dan/atau sebelum diadakan perubahan/penggantian dokumen.\n2. Perubahan dan penyesuaian terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Bagi warga Desa Tonrong Tengnga, Warga Desa Tadang Palie dan Warga Desa Lagosi sebagaimana dimksud pada pasal 2 dan pasal 3, yang akan mengurus perubahan dan penyesuaian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kemudahan dalam pelayanan.\n4. Kepala Desa Tonrong Tengnga, Kepala Desa Tadang Palie, Kepala Desa Lagosi, Camat Pammana, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait wajib memberikan kemudahan dan fasilitas kepada masyarakatat Desa Tonrong Tengnga, masyarakat Desa Tadang palie, Masyarakat Desa Lagosi dalam melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (3).\n5. Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WAJO REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
THE FORMATION OF TONRONG TENGNGA VILLAGE, PAMMANA SUB-DISTRICT
WAJO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAJO

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the governmental functions in the village to accelerate the realization of community welfare, the community's initiative to form Tonrong Tengnga Village in Pammana Sub-district, Wajo Regency needs to be followed up;
that based on the provisions of Article 2 and Article 3 of Wajo Regency Regional Regulation number 7 of 2007 concerning the Formation, Abolition and Merger of Villages, the Tonrong Lagosi Hamlet of Lagosi Village and the Tengnga Hamlet of Tadang Palie Village can be merged and formed into Tonrong Tengnga Village.
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, the formation of Tonrong Tengnga Village

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2bb90c1-3fc6-4120-9f25-00e169c20a7e","actionData","errors"]