[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2b2debf-67a8-4904-bb1b-39486c7ad0f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Pengelolaan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN PERIKANAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/11,TLD NO.18, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 24 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perikanan di Provinsi Maluku merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Pengelolaan perikanan, perlu diupayakan secara terpadu, untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2002; PP No. 37 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2002; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; KEPRES No. 32 Tahun 1990; PERDAPROMAL No. 14 Tahun 2005; PERDAPROMAL No. 06 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengelolaan Usaha Perikanan, Konservasi Sumber Daya Ikan, Data dan Informasi Statistik Perikanan, Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perikanan, Pengawasan Dalam Pengelolaan Perikanan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan di Provinsi Maluku secara berkelanjutan. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, sejalan dengan otonomi daerah.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan perikanan, termasuk:

Penetapan rencana pengelolaan perikanan daerah oleh Gubernur.
Penentuan potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta potensi lahan pembudidayaan ikan.
Pengaturan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan yang diizinkan.
Penetapan daerah dan waktu penangkapan ikan.
Pengaturan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi laut daerah.
Pengaturan usaha perikanan tangkap dan budidaya, termasuk perizinan (SIUP, SIPI, SIKPI).
Persyaratan kelayakan pengolahan ikan dan sistem jaminan mutu.
Konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kearifan lokal.
Pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan.
Penelitian dan pengembangan perikanan.
Pendidikan dan pelatihan perikanan.
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia perikanan, termasuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
Pengawasan dalam pengelolaan perikanan oleh pengawas perikanan.

Peraturan ini menekankan pengelolaan perikanan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat di daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Pasal 6 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.\n2. Setiap orang yang melanggar Pasal 6 ayat (2) diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.\n3. Setiap orang yang melanggar Pasal 7 diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00.\n4. Setiap orang yang melanggar Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,-.\n5. Setiap orang yang melanggar Pasal 11 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.\n6. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.\n7. Setiap orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00.\n8. Setiap orang yang melanggar Pasal 28A diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00.\n9. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.\n10. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Prov. Maluku No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135965/perda-prov-maluku-no-11-tahun-2019","9f614889-feef-4318-95bd-63dcbad77bd4","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
FISHERIES MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF MALUKU,

Considering:

that fisheries in the Province of Maluku are a regional asset that can be utilized and controlled to support improving the welfare of the community, both for the present generation and for future generations;
that fisheries management needs to be pursued in an integrated manner, to achieve a balance between utilization and the carrying capacity of fish resources and their environment for sustainable fisheries development supported by community empowerment efforts;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Maluku Province concerning Fisheries Management;

In view of:

Law Number 20 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 22 of 1957 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2b2debf-67a8-4904-bb1b-39486c7ad0f7","actionData","errors"]