[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2a03090-7a17-40e0-b2d1-1a3b47fa847b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-02-18","effective_date","2011-02-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH SUMATERA UTARA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah. Oleh karena itu peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak harus berjalan efektif sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang lebih rinci mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan pajak. Untuk itu dibentuklah ketentuan mengenai Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 21 Tahun 1950; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Sumut No. 8 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang jenis- jenis pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara termasuk nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, masa, surat pemberitahuan, dan ketetapan/ saat pajak terutang; Diatur juga tentang bea balik nama, pajak bahan bakar. Kemudian diatur tentang pembayaran pajak, pengawasn, dan pengendalian pajak, pengembalian dan kelebihan pembayaran pajak, insentif pemungutan, Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi, bagi hasil dan penggunaan pajak, dan ketentuan lain, penyidikan, ketentuan pidana berkaitan dengan pajak daerah Provinsi Sumatera Utara ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2011. \n Peraturan daerah ini terdiri atas : 42 hlm, Penjelasan : 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.\n2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.\n3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.\n4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai berbagai jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dari sektor pajak.

\n\n

Peraturan ini mengatur beberapa jenis pajak, yaitu:

\n\n

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): mengatur tentang objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PKB.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB): mengatur tentang objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan BBN-KB.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB): mengatur tentang objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB-KB.
Pajak Air Permukaan (PAP): mengatur tentang objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PAP.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kewenangan Gubernur dalam pemungutan pajak daerah, termasuk pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan, serta pengawasan dan penyetoran. Selain itu, diatur pula mengenai keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keringanan dan insentif pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi (NPWPP), bagi hasil dan penggunaan pajak, ketentuan khusus, penyidikan, dan ketentuan pidana.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES OF NORTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 3 of 2002 concerning Motor Vehicle Tax, the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 4 of 2002 concerning Motor Vehicle Transfer of Ownership Fee, the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 5 of 2002 concerning Motor Vehicle Fuel Tax, and the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 6 of 2002 concerning Tax on Extraction and Utilization of Groundwater and Surface Water, need to be adjusted to the provisions of the Law;
that Regional Tax is one of the important sources of Regional Revenue to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2a03090-7a17-40e0-b2d1-1a3b47fa847b","actionData","errors"]