[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f295fe38-6295-4c62-b93d-6632c6edb966","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016","number","31","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDAPATAN-DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD No 31/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, kepentingan masyarakat setempat, melaksanakan hak dan kewajiban Desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa;\r\nb. bahwa agar pendapatan desa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan peraturan daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber pendapatan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan sumber pendapatan desa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat setempat, serta melaksanakan hak dan kewajiban desa. Tujuannya adalah agar pendapatan desa lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kewenangan desa.

Sumber pendapatan desa meliputi:

Pendapatan asli Desa (hasil usaha, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa).
Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
Alokasi Dana Desa (ADD).
Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan sumber pendapatan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui APBDesa, serta pengembangan sumber pendapatan desa melalui pemberdayaan potensi Desa, pendirian BUMDes, kerja sama antar Desa, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber Pendapatan Desa, termasuk menetapkan kebijakan teknis, melakukan pemeriksaan, evaluasi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa.

","transitional_provisions","1. Pengelolaan sumber Pendapatan Desa yang sedang dilaksanakan, dapat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa yang melakukan pengelolaan sumber Pendapatan Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Bupati dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila Pemerintah Desa dan/atau BPD tidak menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 31 OF 2016
ON
VILLAGE REVENUE SOURCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to regulate and manage the affairs of the Village government, the interests of the local community, implement the rights and obligations of the Village, the implementation of government and development as well as the development and empowerment of the community in the Village, requires financing sourced from Village income;
that in order for village income to be more effective and efficient in the implementation of village authority as referred to in letter a, it is necessary to regulate village revenue sources by regional regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f295fe38-6295-4c62-b93d-6632c6edb966","actionData","errors"]