[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f29493b4-5311-4a77-b779-4aa657820ea0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan Kabupaten Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-08-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Penyelengaraan Kabupaten Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - kabupaten - garut
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2023/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelengaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 25 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan KLA, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023. \n 18 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Garut. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tahapan Penyelenggaraan KLA: Perencanaan, Pra-KLA, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Penetapan Peringkat KLA.
Kelembagaan dan Klaster Hak Anak: Peraturan ini memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.
Pembentukan Gugus Tugas KLA: Lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA: Dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang mendukung perwujudan KLA.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus.
Sekolah Ramah Anak (SRA), Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung Anak Sejahtera: Pemerintah Daerah menetapkan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Anak Sejahtera.

Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KLA dan sumber pembiayaan KLA yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 25 of 2021 on Child-Friendly Regency Policy, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of a Child-Friendly Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 14 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within The Province of West Java (State Gazette of 1950) as amended by Law Number 4 of 1968 on the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by Amending Law Number 14 of 1950 on the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f29493b4-5311-4a77-b779-4aa657820ea0","actionData","errors"]