[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f27ef50e-cd46-4f5b-ae30-be416b8b15a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-11-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir","place_of_enactment","Tembilahan","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2023/No.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Desa dan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas dan menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Ini berisi 13 (tiga belas) Bab dan 91 (sembilan puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi Dan Pegawai BUM Desa/Bum Desa Bersama; Pembinaan Dan Pengembangan BUM Desa/Bum Desa Bersama; Rencaana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset Dan Pinjaman BUM Desa/Bum Desa Bersama; Unit Usaha, Pengadaan Barang/Jasa Kerjasama BUM Desa/Bum Desa Bersama; Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian Dan Penghentian Kegiatan Usaha; Perpajakan Dan Retribusi; Pembiayaan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten\r\nIndragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan\r\nBadan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun\r\n2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 30 Halaman; 9 Halaman Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Desa, mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pelaksanaan BUM Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.
Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman BUM Desa/ BUM Desa bersama.
Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, pengadaan barang/jasa, dan kerjasama.
Pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian dan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
Perpajakan dan retribusi.
Pembiayaan.
Larangan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait BUM Desa, termasuk persyaratan khusus bagi badan hukum.

","transitional_provisions","Periodesasi jabatan Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan/atau Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.","sanctions","1. Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan/atau Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama yang melanggar larangan dalam Pasal 85 dikenakan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan.\n2. Jika setelah diberikan Surat Peringatan masih melanggar, dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 6)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF INDRAGIRI HILIR
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF INDRAGIRI HILIR REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
ON
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAGIRI HILIR,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to support the implementation of Village Autonomy and to manage businesses, utilize assets, develop investments and productivity and provide services, and/or provide other types of businesses;
in order to follow up on Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, it is necessary to replace Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency Number 6 of 2018 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village-Owned Enterprises.

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f27ef50e-cd46-4f5b-ae30-be416b8b15a5","actionData","errors"]