[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f27ed1cb-42e0-48ae-8dde-55320c42d23b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-08-01","effective_date","2013-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2013/16 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan\r\nGender antara laki-laki dan perempuan dalam \r\npembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan \r\ngender, sehingga dapat berperan serta secara adil dan \r\nsetara dalam proses pembangunan;\r\nb. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan \r\ngender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari \r\nkegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan \r\nlembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;\r\nc. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan \r\ndalam rangka mendorong, mengefektifkan serta \r\nmengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara \r\nterpadu dan terkoordinasi dipandang perlu mengeluarkan \r\nPeraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam \r\nPembangunan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun \r\n2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun \r\n2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun \r\n2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun \r\n2009 \n Terdiri dari 15 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, azas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tanggungjawab, pelaksanaan pengarusutamaan gender, tugas dan fungsi, kerjasama, partisipasi masyarakat, anggaran, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah perlunya pengarusutamaan gender agar laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi secara adil dan setara dalam pembangunan. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD, berdasarkan analisis gender. Bupati bertanggung jawab umum atas pelaksanaan PUG dan dapat melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Wakil Bupati. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan unit kerja di Sekretariat Daerah atau Instansi dan Lembaga Pemerintah Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator. Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Pokja PUG oleh Kepala Lembaga Pemerintah Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan. Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam pengarusutamaan gender. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
ON
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize Gender Equality and Justice between men and women in development, gender mainstreaming is very necessary, so that they can participate fairly and equally in the development process;
that the entire gender mainstreaming development process is an inseparable part of the functional activities of all government and non-government institutions at the central and regional levels;
that in connection with the matters above and in order to encourage, streamline and optimize integrated and coordinated gender mainstreaming efforts, it is deemed necessary to issue a Regional Regulation on Gender Mainstreaming in Regional Development;

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f27ed1cb-42e0-48ae-8dde-55320c42d23b","actionData","errors"]