[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f27b19e7-8d1e-4bd2-9215-32bfbb644442","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-12-21","effective_date","2017-12-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jayapura","place_of_enactment","Sentani","theme","Izin Usaha Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA INDUSTRI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2017 (10), TLD (38): 3 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Industri
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Bahwa usaha-usaha industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Jayapura. Perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Industri. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 41/M-Ind/Per/2006; \n Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri. Setiap pendirian usaha Industri wajib memperoleh IUI dari Bupati melalui Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perusahaan Industri wajib: melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki;\r\ndan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki wajib memperoleh Izin Perluasan. Izin Perluasan diberikan oleh Bupati. Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan IUI baik dilokasi lama maupun baru. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan berupa peringatan tertulis, Pembentukan Sementara IUI dan Pencabutan IUI. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017. \n 21 hlm; Penjelasan 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Industri (IUI) bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat, mewujudkan tertib administrasi, serta meningkatkan kegiatan usaha industri di Kabupaten Jayapura. Izin ini berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi, dan pengawasan publik.

Setiap pendirian usaha industri wajib memperoleh IUI dari Bupati melalui instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. IUI diklasifikasikan menjadi IUI kecil dan IUI menengah berdasarkan nilai investasi. IUI berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 tahun. Perusahaan industri wajib berlokasi di kawasan industri, namun dapat diberikan di luar kawasan industri dengan ketentuan tertentu, seperti belum memiliki kawasan industri atau termasuk klasifikasi industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Perusahaan industri wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan IUI yang dimiliki dan menjamin keamanan serta keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. Perusahaan yang melakukan perluasan kapasitas produksi melebihi 30% wajib memperoleh Izin Perluasan. Pemindahan lokasi industri memerlukan persetujuan tertulis dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Untuk memperoleh IUI, diperlukan tahap persetujuan atau tanpa persetujuan prinsip. Perusahaan yang telah memperoleh IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian Izin Usaha Industri dikenakan sanksi administrasi berupa:\n a. Teguran lisan;\n b. Teguran tertulis;\n c. Pemberhentian sementara izin usaha industri\n2. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JAYAPURA
THE PROVINCE OF PAPUA

REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
on
INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government provides authority to the Regions to regulate their respective regions in accordance with the conditions and potentials they have;
that industrial and trade businesses are one of the sectors of life in the people's economy that needs to be fostered, developed and controlled in planning as well as in their business activities so that they can provide benefits and efficiency for development in Jayapura Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Jayapura Regency concerning the Industrial Business Implementation License;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f27b19e7-8d1e-4bd2-9215-32bfbb644442","actionData","errors"]