[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2730657-5016-412d-ba0a-0a4b4751ae30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana perlindungan - pengelolaan lingkungan hidup
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NOMOR.1 ; https://jdih.jatengprov.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) \r\nhuruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja\r\nMenjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor \r\n4 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Sasaran RPPLH Provinsi, Kedudukan RPPLH Provinsi, Materi Muatan dan Sistematika RPPLH Provinsi, Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan, Perubahan RPPLH Provinsi, Koordinasi, Sinergitas dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024. \n 165 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bertujuan untuk:\r\n\r\n- Mewujudkan kelestarian sumber daya alam, terutama sumber daya air, sebagai penopang pembangunan berkelanjutan.\r\n- Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat.\r\n- Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.\r\n- Menyelaraskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.\r\n\r\nSasaran RPPLH Provinsi meliputi:\r\n\r\n- Memelihara keberlanjutan fungsi lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung kehidupan manusia.\r\n- Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya air, melalui upaya pelestarian dan pengawetan.\r\n- Mempertahankan dan menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.\r\n- Meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.\r\n- Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi yang telah ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n2. Pelaksanaan kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
THE PLAN FOR PROTECTION AND MANAGEMENT OF
ENVIRONMENTAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 10 paragraph (3) letter b of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Environmental Protection and Management Plan;

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 140, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2730657-5016-412d-ba0a-0a4b4751ae30","actionData","errors"]