[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f271c12a-1f60-4a1b-a994-be5695414ee4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN ANAK
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluasluasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;\r\nDalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;\r\nPenyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2002. \n Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Kedudukan anak; Penyelenggaraan Perlindungan anak; Perwalian; Pengangkatan Anak; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014. \n 20 hlm.; Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, dimulai dari anak dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Perlindungan anak meliputi:

Anak dalam Kandungan: Penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan kehamilan, makanan bergizi, imunisasi bagi ibu hamil, pelayanan pencegahan aborsi, pelayanan persalinan yang cepat dan tepat, serta pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak.
Anak Balita: Pemberian ASI, makanan bergizi, imunisasi dasar lengkap, pelayanan program tumbuh kembang anak, penyediaan tempat penitipan anak, dan ruangan khusus menyusui di tempat-tempat tertentu.
Anak Usia Sekolah: Perhatian, bimbingan, kasih sayang tanpa diskriminasi, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, pendidikan wajib belajar 12 tahun, jaminan pendidikan, bimbingan konseling, serta penyediaan tempat bermain dan berolahraga.
Anak Terlantar: Pelayanan melalui Panti dan Non Panti, yang harus memenuhi persyaratan terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait, memiliki SDM dan sumber dana yang memadai, serta sarana dan prasarana sesuai pedoman pelayanan.
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus: Meliputi anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari komunitas adat terpencil, tereksploitasi ekonomi/seksual, korban penyalahgunaan NAPZA, korban penculikan/penjualan/perdagangan, korban kekerasan fisik/mental, berkebutuhan khusus, serta korban perlakuan salah dan penelantaran.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai identitas anak, kewajiban pemerintah daerah dalam pembuatan akta kelahiran, partisipasi anak, forum anak daerah, perwalian, pengangkatan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (5), pasal 20 ayat (3), pasal 21 ayat (2) dan pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG HARI
PROVINCE OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 1 OF 2014
CONCERNING
CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

Considering:

that children are a mandate and gift from God Almighty, inherent with dignity and status as complete human beings and are the generation that will carry on the ideals of the nation's struggle, thus needing protection and the widest possible opportunity for survival, growth and proper development;
that in their development, many children still need protection from various forms of violence, mistreatment, exploitation and neglect in the region, thus requiring strategic efforts to provide protection for children;
that the implementation of Child Protection is a mandatory affair of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f271c12a-1f60-4a1b-a994-be5695414ee4","actionData","errors"]