[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f27047be-889e-4b1d-b594-c4fc5b261ff6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-04-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat","place_of_enactment","Jailolo","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan keuangan Daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2022/No. 2, 80 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan. \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \n 80 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor...)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Proses perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan kinerja, menggeser fokus dari pos belanja ke kinerja terukur. Penyusunan APBD dimulai dengan KUA dan PPAS, dilanjutkan dengan RKA SKPD, yang menjadi dasar rancangan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Rancangan tersebut diajukan ke DPRD untuk disepakati, lalu dievaluasi oleh gubernur. Pelaksanaan dan penatausahaan harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD, dengan pemisahan tugas antara petugas otorisasi, penyimpanan uang, dan pencatatan. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam laporan keuangan dan laporan realisasi kinerja. Terdapat tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, utang daerah dan pinjaman daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan sanksi.","transitional_provisions","","sanctions","1. Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam peraturan daerah ini diancam dengan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.\n2. Ketentuan mengenai penyelesaian setiap kerugian keuangan negara dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST HALMAHERA
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST HALMAHERA REGENCY
NUMBER: 2 OF 2022
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST HALMAHERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 100 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning the Management of Regional Finance and Article 3 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Finance Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management of Regional Finance;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional regulation concerning Guidelines for Regional Finance Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f27047be-889e-4b1d-b594-c4fc5b261ff6","actionData","errors"]