[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2642022-4b19-4ae7-87f2-70b05c5c11eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-04-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADAT
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 213
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mengakui, menghormati, mempertahankan dan melestarikan adat Tolaki, dipandang perlu melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan Lembaga Adat Tolaki dalam upaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai sosial budaya Tolaki \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 23 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2012; Permendagri No 39 Tahun 2007; Permendagri No 52 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat; Organisasi Lembaga Adat; Wewenang dan Tanggung Jawab; Hubungan Kerjasama; Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan; Lambang, Tanda-Tanda Kebesaran dan Gelar Kehormatan; Perlindungan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memfasilitasi, membina, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe. Tujuannya adalah untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan sosial budaya sebagai landasan memperkuat jati diri masyarakat suku Tolaki, melindungi hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Lembaga Adat Tolaki (LAT) memiliki kedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan Pemangku Adat di luar struktur pemerintahan, berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Tugas LAT meliputi menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah, menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, memberdayakan adat istiadat, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemangku Adat dan Aparat Pemerintah. Fungsi LAT adalah melaksanakan kegiatan pendataan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Organisasi LAT diakui di setiap jenjang pemerintahan dan disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Pengurus LAT dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat. Musyawarah LAT dilaksanakan minimal sekali setahun, dan keputusannya menjadi pedoman bagi semua pihak. Hubungan kerja antara LAT dan Pemerintah bersifat fungsional dan konsultatif.

LAT berwenang mewakili masyarakat adat dalam hal kepentingan masyarakat adat dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana ringan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. LAT bertanggung jawab membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, memelihara stabilitas nasional, dan menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat.

Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan LAT dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemangku Adat, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan LAT. Arah pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, dan perlindungan adat istiadat dan LAT adalah untuk menjamin kelestarian adat, melindungi kebudayaan daerah, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2018
CONCERNING
TOLAKI TRIBE CUSTOMARY INSTITUTIONS IN KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

Considering:

that in order to recognize, respect, maintain and preserve Tolaki customs, it is deemed necessary to carry out the development, preservation and development of the Tolaki Customary Institution in an effort to maintain and develop Tolaki customary values and socio-cultural values;
that customary institutions in the region have great potential to participate in the development and preservation of cultural customs in the Region which is part of an effort to maintain the nation's cultural resilience as a pillar of national resilience;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Tolaki Tribe Customary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2642022-4b19-4ae7-87f2-70b05c5c11eb","actionData","errors"]