[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f262332e-e1e2-4702-ad6c-66355131602c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-12-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Penataan dan Pembinaan Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan dan pembinaan gudang
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2020 / No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Gudang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan melalui pengelolaan sarana distribusi perdagangan berupa gudang, perlu mengatur penataan dan pembinaan gudang;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan huruf DD Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan, pengelolaan, dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; cPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penataan dan Pembinaan Gudang yang meliputi: Ketentuan Umum; Asa, maksud dan Tujuan; Pendaftaran Gudang; Pencatatan Adminsitrasi Gudang; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang bertujuan untuk menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang melalui pengelolaan gudang. Latar belakangnya adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembangunan, pengelolaan, dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pendaftaran Gudang: Setiap pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Gudang diklasifikasikan menjadi Gudang Tertutup (Golongan A, B, C, D) dan Gudang Terbuka, dengan kriteria berdasarkan luas dan kapasitas penyimpanan.
Pencatatan Administrasi Gudang: Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, baik secara manual maupun elektronik. Pencatatan ini dikecualikan untuk gudang dengan Sistem Resi Gudang dan tempat penyimpanan sementara jasa pengiriman barang.
Pelaporan: Pengelola gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi kepada Bupati.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang, dan pelaporan.
Koordinasi, Kerja Sama, dan Kemitraan: Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak, mengembangkan kerja sama, dan dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan gudang.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Peraturan ini juga mengatur asas, maksud, dan tujuan penataan dan pembinaan gudang, yang meliputi kemanfaatan, keterbukaan, kemandirian, kemitraan, keprofesionalan, dan berwawasan lingkungan.

","transitional_provisions","1. Gudang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib didaftarkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. TDG yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku TDG berakhir dan wajib diperpanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUDUS
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
on
WAREHOUSE ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to create business certainty and encourage the smooth distribution of traded goods through the management of trade distribution facilities in the form of warehouses, it is necessary to regulate the arrangement and development of warehouses;
that based on the provisions of letter DD of the Attachment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the development, management, and development of managers of trade distribution facilities is the responsibility of the Regency Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Warehouse Arrangement and Development;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f262332e-e1e2-4702-ad6c-66355131602c","actionData","errors"]