[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2572695-ccb7-4308-b9fe-9f88fff1050f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No. 2019/0166, LL KAB SBB : 22 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2104 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, dan dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa di daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu di Kabupaten Seram Bagian Barat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan antar waktu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n- Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati.\n- Tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.\n- Persyaratan pemilih dan calon Kepala Desa.\n- Tata cara pendaftaran, penelitian, penetapan, dan pengumuman calon Kepala Desa.\n- Pengaturan mengenai kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara.\n- Pengaturan mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa.\n- Pengaturan mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.\n- Pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD dan APBDesa.","transitional_provisions","1. Desa yang telah melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST SERAM
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SERAM
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
SIMULTANEOUS AND INTERIM VILLAGE HEAD ELECTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SERAM

Considering :

that to implement the provisions of Article 49 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads as amended by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 65 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister Number 112 of 2104 concerning the Election of Village Heads, it is necessary to stipulate a Regional Head Regulation concerning Simultaneous and Interim Village Head Elections.

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 40 of 2003 concerning the Establishment of East Seram Regency, West Seram Regency and Aru Islands Regency in the Province of Maluku (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2572695-ccb7-4308-b9fe-9f88fff1050f","actionData","errors"]