[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f244c7d7-e813-477a-98df-399714384856","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-04-13","effective_date","2018-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan permusyawaratan desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No. 1/ 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa guna meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat local sehingga dapat mengoptimalkan pengamalan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb.\tbahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dioptimalkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;\r\nc.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;\r\n \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP Nomor 87 Tahun 2014; Perda Kab. Boyolali No 22 Tahun 2016.\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu diatur mengenai Keanggotaan BPD yaitu merupakan wakil dari penduduk. Pengaturan keanggotaan tersebut dari mulai pemilihan, pengangkatan sampai dnegan pemberhentian. Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan (ketua, wakil ketua, dan sekretaris) dan bidang (bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat serata bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa).\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan\r\nPermusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun\r\n2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali\r\nNomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 43 hlm, Penjelasan: 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 78)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah peran penting BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap BPD, mempertegas perannya, mendorong BPD menampung aspirasi masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Keanggotaan BPD:** Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, jumlah anggota (5-9 orang) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Proses pengisian dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.\n- **Kelembagaan BPD:** Terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat). Diangkat staf administrasi BPD.\n- **Fungsi dan Tugas BPD:** Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tugas meliputi penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi, penyelenggaraan musyawarah, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\n- **Hak, Kewajiban, dan Kewenangan BPD:** Berhak mengawasi dan meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul/pendapat, memilih/dipilih, dan mendapat tunjangan. BPD berwenang mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan Peraturan Desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi, meminta keterangan, menyatakan pendapat, mengawal aspirasi, menyusun peraturan tata tertib, menyampaikan laporan pengawasan, menyusun usulan biaya operasional, mengelola biaya operasional, mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa, dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\n- **Peraturan Tata Tertib BPD:** Mengatur keanggotaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, waktu musyawarah, pimpinan musyawarah, tata cara musyawarah, tata laksana, hak menyatakan pendapat, dan pembuatan berita acara musyawarah.\n- **Pembinaan dan Pengawasan:** Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.\n- **Pendanaan:** Dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","1. Anggota BPD yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that the Village Representative Body has an important role in increasing community participation in order to improve the quality of democracy at the local level so as to optimize the practice of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the administration of Village government, the implementation of Village development, the fostering of Village community, and the empowerment of Village communities need to be optimized in order to realize the welfare of the Village community;
that in order to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Article 72 paragraph (4) of Government Regulation Number 43 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f244c7d7-e813-477a-98df-399714384856","actionData","errors"]