[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f234fdb2-e9c1-423f-94fa-1adad0d0e488","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 02 Tahun 2006","number","02","year","2006","published_date","2006-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-KESEHATAN-PUSKESMAS
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD Tahun 2006 Nomor 02 Seri C Nomor 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
ABSTRAK:	\n \n Sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri dan melalui Pelayanan Kesehatan .\r\nDalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat secara intensif dan terus-menerus perlu dilaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.28 Thn 1959; UU No.8 Thn 1981; UU No.23 Thn 1992; UU No.23 Thn 1997; UU No.27 Thn 2000; UU No.34 Thn 2000; UU No,.10 Thn 2004 ; UU No.32 Thn 2004; UU No.34 Thn 2004; PP No.27 Thn 1999; PP No.25 Thn 2000; PP No.66 Thn 2001; Kepmenkes RI No.56/Menkes/SK/II/2005 ; Perda No. 01 Thn 2000; Perda No,.15 Thn 2000; Perda No.4 Thn 2003. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dikota pangkalpinang; nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur besarnya tarif; wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tatacara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; sanksi administrasi; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan dan keringanan; kedaluwarsa penagihan; penyidikan; ketentuan pidana; peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota madnya Datu II Pangkalpinang;\n2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;\n3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Retribusi Pengawasan/Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Perusahaan;\n4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin/Mempelai dalam Kodya Pangkalpinang;\n5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kota Pangkalpinang. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat secara intensif dan terus-menerus. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan dasar hukum bagi pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Objek retribusi meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, pengawasan/pemeriksaan hygiene sanitasi pada perusahaan, dan pemeriksaan penunjang diagnostik. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Retribusi Pengawasan/Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan/atau Pengawasan/Pemeriksaan Hygiene Sanitasi pada Perusahaan.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, dengan tarif yang berbeda untuk rawat jalan, rawat inap, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan pengawasan/pemeriksaan hygiene sanitasi perusahaan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.
Saat Retribusi Terutang: Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan dan keringanan, kedaluwarsa penagihan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang:\n - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota madnya Datu II Pangkalpinang;\n - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;\n - Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Retribusi Pengawasan/Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Perusahaan;\n - Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin/Mempelai dalam Kodya Pangkalpinang;\n - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n\nSetiap orang atau Badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PANGKALPINANG CITY GOVERNMENT
PANGKALPINANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 02 YEAR 2006
CONCERNING
LOCAL FEE FOR PUSKESMAS HEALTH SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

Considering:

that health is a very valuable asset for humans, for that it needs to be continuously maintained and improved both by oneself and through Health Services;
that in order to improve Health Services and the degree of public health intensively and continuously, it is necessary to carry out Health Services to the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Pangkalpinang City Regional Regulation concerning Local Fee for Puskesmas Health Services;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 1821);
Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f234fdb2-e9c1-423f-94fa-1adad0d0e488","actionData","errors"]