[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f22d7327-6fc0-49c0-bee4-b69f7c644b82","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2022","number","21","year","2022","published_date","2022-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelaksanaan Anggaran
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, BD Kab. Kerinci Tahun 2022 No.55
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pekerjaan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai asas manfaat tinggi namun tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran akan menagakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyatakan pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran;\r\nc. bahwa adanya pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran perlu dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan kontrak guna menghindari kerugian yang dapat dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidal( Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran; \n UU No.58 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 2011sebagaimana telah beberapakali diubah terakir dengan UU No.13 tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah Diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan No.12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.1 Tahun 2021. \n Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran diterbitkan dengan latar belakang bahwa pekerjaan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai asas manfaat tinggi namun tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran akan mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam mengatasi adanya sejumlah pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berkenaan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

\n Penyelesaian Sisa Pekerjaan: Pekerjaan yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran berkenaan harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan. Jika tidak terselesaikan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
\n Persyaratan Penyelesaian Sisa Pekerjaan: Penyedia Barang/Jasa harus mampu menyelesaikan pekerjaan, membuat surat pernyataan kesanggupan, dan pembayaran dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
\n Penganggaran: Penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
\n Perubahan Kontrak: PPK melakukan perubahan Kontrak dengan mencantumkan sumber dana dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya dan tidak menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
\n Pembayaran: Pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan.
\n Pemantauan dan Pelaporan: PA/KPA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dengan melibatkan Tim Teknis dan memberikan laporan kepada Bupati.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak.\n2. PA/KPA dapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan, dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda maksimum 5% atas keterlambatan, jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi, dan dimasukkan dalam daftar hitam.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KERINCI
THE PROVINCE OF JAMBI

REGULATION OF REGENT OF KERINCI
NUMBER 21 OF 2022
ON
BUDGET IMPLEMENTATION IN ORDER TO COMPLETE WORKS
THAT ARE NOT COMPLETED UNTIL THE END OF THE BUDGET YEAR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that works in the Procurement of Goods/Services contract that have high benefits but cannot be completed until the end of the budget year will result in the obstruction of services to the community;
that based on the provisions of Article 56 and Article 86 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 12 of 2021 on Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services and Regulation of the Goods/Services Procurement Policy Agency Number 12 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Government Procurement of Goods/Services Through Providers which states the granting of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f22d7327-6fc0-49c0-bee4-b69f7c644b82","actionData","errors"]