[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f220ad36-7417-4adb-a8e6-ffdf4f3b4a1e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/12 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah di Bidang perdagangan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dipandang perlu menetapkan ketentuan pungutan daerah atas pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); \n Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN\r\nBAB III : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)\r\nBAB IV : PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN\r\nBAB V : PERUBAHAN PERUSAHAAN\r\nBAB VI : PELAPORAN\r\nBAB VII : PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN SIUP\r\nBAB VIII : SANKSI\r\nBAB IX : KETENTUAN PIDANA\r\nBAB X : PENYIDIKAN\r\nBAB XI : KETENTUAN LAIN LAIN\r\nBAB XII : KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XIII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2002. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2002 mengatur tentang pungutan daerah atas pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang perdagangan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk memperoleh SIUP.
Jenis-jenis SIUP yang terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar, dengan batasan modal dan kekayaan bersih (netto) yang berbeda untuk masing-masing jenis SIUP.
Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati.
SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftar ulang 5 (lima) tahun sekali.
Persyaratan dan tata cara permintaan penerbitan SIUP, termasuk dokumen-dokumen yang harus dilampirkan.
Kewajiban bagi perusahaan pemegang SIUP untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati setiap tahun.
Pungutan daerah atas pelayanan pemberian SIUP dengan besaran yang berbeda untuk setiap jenis SIUP dan kegiatan (mendirikan baru, perubahan, pembukaan cabang).

Peraturan ini juga mengatur tentang pembukaan cabang/perwakilan perusahaan, perubahan perusahaan, pelaporan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","1. Setiap Badan atau perseorangan yang telah memiliki SIUP atau TDUP sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.\n2. SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila tidak mengindahkan peringatan atau melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen.\n3. SIUP dapat dicabut apabila diperoleh berdasarkan data yang tidak benar, tidak melakukan perbaikan setelah pembekuan, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KAPUAS REGENCY GOVERNMENT
KAPUAS REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2002
ΤΕΝΤΑNG
REGIONAL LEVIES ON SERVICE PROVISION
TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Bearing in Mind

that in order to implement the authority of the Region in the field of trade, improve services to the community and Local Own-Source Revenue (PAD) of Kapuas Regency, it is deemed necessary to stipulate provisions for Regional levies on services for granting Trading Business Licenses (SIUP);
that to implement as intended in letter a, it needs to be stipulated in the Regional Regulation of Kapuas Regency.

Considering / Whereas

Bedrifreglementerings Ordonantie 1934 (Staatblad 1938 Number 86);
Law Number 27 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of 1959 Number 72, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f220ad36-7417-4adb-a8e6-ffdf4f3b4a1e","actionData","errors"]