[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f21c03d7-b61f-4b06-b052-0ba220ff536c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN DANA BERGULIR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-03-28","effective_date","2016-04-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","PENGELOLAAN DANA BERGULIR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN DANA BERGULIR
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro,\r\nKecil dan Menengah (KUMKM) guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, perlu peningkatan akses Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan\r\nMenengah melalui sumber pembiayaan. Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu fasilitasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. \n UUD 1945 Pasal 33; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perda Prov. Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun\r\n2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Dana Bergulir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daitur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dana bergulir di Provinsi Kepulauan Riau. Latar belakangnya adalah untuk memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah usaha, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi KUMKM.

Ketentuan substansial mencakup prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir seperti keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Dana bergulir merupakan bagian dari keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sumber dana bergulir dapat berasal dari APBN, APBD, kerjasama dengan lembaga keuangan, hibah, pendapatan bunga/jasa pinjaman, dan pendapatan lain yang sah.

Pemanfaatan dana bergulir dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada perorangan/individu, kelompok masyarakat, atau lembaga untuk modal kerja atau investasi. Pengelola dana bergulir adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, yang dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada SKPKD yang menerapkan PPK-BLUD. Dalam kondisi tertentu, Unit Pelaksana Teknis dapat bekerjasama dengan LKB/LKBB atau lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran dana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS
REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
MANAGEMENT OF ROLLING FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS,

Considering:

that in order to strengthen capital and streamline business activities, especially Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (KUMKM) in order to create jobs and increase the added value of businesses, and help reduce unemployment and alleviate poverty, it is necessary to increase access for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises through sources of financing;
that in order to empower and develop Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (KUMKM) in order to improve the Regional economy, it is necessary to facilitate financing from the Regional Government to encourage and provide protection and business opportunities through rolling funds that are managed effectively, efficiently, transparently

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f21c03d7-b61f-4b06-b052-0ba220ff536c","actionData","errors"]