Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya strategis untuk memastikan kesiapan operasional alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) sebagai aset vital dalam menjaga kedaulatan negara. Kebijakan ini mengatur tata kelola pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tetap dalam kondisi siap operasional setiap saat.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan tahapan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan dilakukan oleh setiap Unit Organisasi (UO) dengan mempertimbangkan kondisi teknis, usia pakai, tingkat kesiapan operasional, serta kebutuhan satuan pengguna. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat, yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat, yang mencakup berbagai metode teknis seperti maintenance, repair, overhaul, reengine, repowering, refurbishment, retrofit, mid life modernization, serta inovasi teknik. Standar teknis yang digunakan mengacu pada pedoman pabrik, petunjuk teknis UO, serta standar nasional maupun internasional.

Peraturan ini juga mengatur keterlibatan pihak ketiga melalui kerja sama dengan Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, khususnya untuk tingkat sedang dan berat. Selain itu, diwajibkan adanya pencatatan melalui sistem informasi pemeliharaan dan perawatan untuk mendukung monitoring, penjadwalan otomatis, serta evaluasi berkala. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang oleh unsur pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan personel dan materiel.