[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2104a36-c4e2-4da1-94bc-548a986196e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-12-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/NO.4, LL KAB. KAYONG UTARA : 18 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur diperlukan pengaturan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang baik; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014,PP No.14 Tahun 2016, Permendagri No.9 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perumahan dan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pelaporan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021. \n Peraturan ini memiliki 14 halaman, dan 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan prasarana, sarana, dan utilitas yang baik, serta menjamin keberlanjutan pengelolaannya melalui penyerahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban setiap orang yang membangun perumahan dan permukiman untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas, serta menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah (Pasal 6).
Jenis prasarana meliputi jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, drainase, dan tempat pembuangan sampah (Pasal 8).
Jenis sarana meliputi sarana perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, dan parkir (Pasal 9).
Jenis utilitas meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum (Pasal 10).
Pembentukan tim verifikasi oleh Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (Pasal 17).
Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang meliputi persiapan, pelaksanaan penyerahan, dan pasca penyerahan (Pasal 21 dan 22).
Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak lain (Pasal 24).
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (Pasal 26 dan 27).

Peraturan ini juga mengatur persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang meliputi persyaratan umum, teknis, dan administrasi (Pasal 15 dan 16).

","transitional_provisions","1. Prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan dan permukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.\n2. Penyelesaian dokumen kepemilikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.\n3. Proses serah terima dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses penyerahan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.\n4. Setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman dan telah menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.","sanctions","1. Terhadap pelanggaran yang dilakukan setiap orang perseorangan atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan Sanksi Administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan, penundaan persetujuan dokumen dan/atau perizinan, pembekuan izin kegiatan pelaksanaan pembangunan, pencabutan izin kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan/atau denda administratif.\n3. Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAYONG UTARA
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES OF HOUSING
AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAYONG UTARA,

Considering:

that to achieve a just and prosperous society, good management of infrastructure, facilities and utilities of housing and residential area is required;
that for the sustainability of the management of infrastructure, facilities and utilities of housing and residential area, it is necessary to transfer infrastructure, facilities and utilities from the developer to the Regional Government;
that in order to follow up the provisions in Article 26 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Submission of Infrastructure, Facilities, and Utilities of Housing and Settlement in the Region, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2104a36-c4e2-4da1-94bc-548a986196e8","actionData","errors"]