[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1fc06c7-6962-4325-967b-2f2f4372ace9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-01-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Dumai","place_of_enactment","Dumai","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LANSIA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa keberadaan Lanjut Usia (Lansia) memerlukan peningkatan\r\nkesejahteraan, perlindungan maupun pengembangan potensi dan\r\nproduktifitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan\r\nLansia yang berguna, berkualitas dan mandiri yang diharapkan\r\ndapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri,\r\nkeluarga dan masyarakat;\r\nb. bahwa setiap Lansia perlu dihormati dan dibahagiakan dengan\r\nmenempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan\r\nsistem pelayanan dari masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah\r\nDaerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki\r\nkepedulian kepada Lansia;\r\nc. bahwa setiap sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan\r\nyang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif\r\nmaupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan\r\nLanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998\r\nNomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3796);\r\n3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan\r\nDaerah Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3892);\r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);\r\n5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);\r\n6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan\r\nSosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4456);\r\n7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan\r\nSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan\r\nUpaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4451);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\r\n165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5294);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman\r\nPembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan\r\nMasyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;\r\n13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang\r\nPenghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;\r\n14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman\r\nPelayanan Sosial Lanjut Usia;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80\r\nTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai\r\n(Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai\r\nNomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah\r\nKota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota\r\nDumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D). \n Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Prinsip dan Tujuan, Keperansertaan, Ruang Lingkup, Penyelenggaran, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dan Kelembagaan dan Koordinasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling\r\nlama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 19 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, pengembangan potensi, dan produktivitas Lanjut Usia (Lansia) agar mereka dapat hidup berguna, berkualitas, dan mandiri. Peraturan ini mengakui pentingnya menghormati dan membahagiakan Lansia dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama, didukung oleh pelayanan dari masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Peningkatan Kesejahteraan Lansia yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan, kesehatan, kesempatan kerja, kemudahan penggunaan fasilitas umum, bantuan sosial, perlindungan sosial, serta kemudahan layanan dan bantuan hukum.
Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar, melalui pembentukan Panti Wreda, Karang Wreda, partisipasi dalam perayaan hari Lansia Nasional, bantuan modal usaha, kegiatan edukasi, dan bantuan lainnya.
Pembentukan kelembagaan dan koordinasi, termasuk pembentukan Karang Wreda di kelurahan sebagai wadah kegiatan Lansia, serta pembentukan Komisi Daerah Lansia yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lansia dan memberikan saran kepada Walikota dalam menyusun kebijakan.

Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban Lansia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peran mereka dalam membimbing dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DUMAI
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DUMAI CITY
NUMBER 2 OF 2020
ABOUT
IMPLEMENTATION OF ELDERLY WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DUMAI,

Considering:

that the existence of the Elderly (Elderly) requires increased welfare, protection and development of potential and productivity in order to support the realization of a useful, quality and independent Elderly life which is expected to be developed to promote the welfare of themselves, their families and the community;
that every Elderly person needs to be respected and made happy by placing the family as the main basis supported by a service system from the community, the business world and the Regional Government, as well as all stakeholders who care about the Elderly;
that every service system to improve welfare is felt to be inadequate both quantitatively and qualitatively so that development efforts are needed;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1fc06c7-6962-4325-967b-2f2f4372ace9","actionData","errors"]