[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1f7a398-c5f5-4404-878f-9b2d5e8200ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2014","number","17","year","2014","published_date","2014-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIRIAN - PERSEROAN - TERBATAS - BANK - PEMBIAYAAN - RAKYAT - SYARIAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2014/17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan investasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mendirikan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;\r\nbahwa kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat terutama untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, melalui Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-\r\nUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 \r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2008\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008\r\nPeraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 \n perauran ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian,nama,dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal dan saham, dewan komisaris,dps,dan direksi, kepegawaian, tahun buku dan rkap, pembagian laba, kerjasama, penggabuangan,peleburan,dan pengambilalihan, pembubaran, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014. \n 24 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPR Syariah) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendirian PT. BPR Syariah ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah, khususnya bagi usaha menengah, kecil, dan mikro.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pendirian dan Nama: Peraturan ini mendirikan BPR Syariah dengan nama PT. BPR Syariah Sabilulungan.
Kedudukan: PT. BPR Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bandung dan dapat mengembangkan usaha dengan membentuk kantor cabang atau kantor cabang pembantu.
Asas dan Tujuan: PT. BPR Syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah melayani masyarakat yang belum terlayani sektor bank berdasarkan prinsip syariah, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Kegiatan Usaha: PT. BPR Syariah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan akad wadi'ah dan mudharabah, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna', qardh, ijarah, dan hawalah, serta menempatkan dana pada bank syariah lain.
Modal dan Saham: Modal dasar PT. BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan komposisi mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Modal disetor pertama kali dari Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
RUPS: RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, diadakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi: Diatur mengenai jumlah anggota, pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Direksi.
Kepegawaian: Kepegawaian PT. BPR Syariah diatur berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian PT. BPR Syariah.
Tahun Buku dan RKAP: Tahun Buku PT. BPR Syariah adalah Tahun Takwin. RKAP diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
Pembagian Laba: Laba PT. BPR Syariah dibagi untuk dividen, dana cadangan, jasa produksi, dana cadangan tujuan, dan dana sosial.
Kerjasama: PT. BPR Syariah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam meningkatkan kegiatan usaha, manajemen, dan profesionalisme perbankan.
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan: Dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan PT. BPR Syariah dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
Pembubaran: Pembubaran PT. BPR Syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 17 OF 2014
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY
SHARIA PEOPLE'S FINANCING BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1f7a398-c5f5-4404-878f-9b2d5e8200ca","actionData","errors"]