[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1ec7aa7-121e-4592-9e4b-883c9c583ea8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANAK – PERLINDUNGAN – PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n Anak merupakan penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksmimal yang mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, dan sejahtera. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987. \n Materi Pokok: Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018. \n Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan : 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah perlunya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Tujuannya adalah mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Ketentuan substansial meliputi:

Hak-hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan lingkungan keluarga dan keluarga pengganti, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan hak perlindungan khusus.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam pemenuhan hak anak.
Cara pemenuhan hak anak melalui pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, penanganan korban, penyediaan sistem informasi data anak, dan kerjasama dengan Forum Anak.
Kewajiban orang tua dan keluarga dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana strategis, pemenuhan hak anak, mendorong tanggung jawab orang tua dan masyarakat, melakukan koordinasi dan kerjasama, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan Rumah Aman, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai upaya pemenuhan hak anak secara terpadu dan sistematis.
Pembentukan Gugus Tugas KLA untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA.
Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak oleh Bupati dan OPD terkait.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BHINNEKA TUNGGAL IKA
REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

Considering:

that children are the successors to the continuity of the Region whose basic needs must be met, protected from all forms of violence, maltreatment, exploitation and neglect, and protected their opportunities to grow and develop optimally;
that the implementation of fulfilling children's rights has not been carried out optimally, which has resulted in acts of violence, maltreatment, exploitation and neglect of children, so that the role of the Bantul Regency Government is needed in realizing a healthy, intelligent and prosperous generation of children;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1ec7aa7-121e-4592-9e4b-883c9c583ea8","actionData","errors"]