[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1e8bf09-a5b2-4965-a2ad-c040a6c2e03b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi\r\nPascabencana","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-09-10","effective_date","2024-09-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5ad4969d-c1c6-47f1-9685-a3f920fc55ca","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana","short_name","Peraturan BNPB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Bencana","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi\r\nPascabencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Hibah - Rehabilitasi - Rekonstruksi - Pascabencana
2024
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 4, BN 2024 (546); 14 hlm
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana TENTANG Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi\r\nPascabencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, \r\nperlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk\r\nmempercepat pemulihan kehidupan masyarakat serta\r\npelayanan umum pada wilayah pascabencana \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 24 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur mengenai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi; kriteria; tahapan penyelengaraan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi; sistem informasi; pemantauan dan evaluasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan\r\nNasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019\r\ntentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada\r\nPemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan\r\nRekonstruksi Pascabencana , dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku.\r\n \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mengatur tentang penyelenggaraan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (Hibah RR) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Latar belakangnya adalah perlunya mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pelayanan umum di wilayah pascabencana, serta ketidaksesuaian Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019 dengan perkembangan kebutuhan hukum.

Hibah RR digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi kegiatan konstruksi (perbaikan atau pembangunan kembali aset yang rusak) dan nonkonstruksi (pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial, ekonomi, serta sumber daya alam dan lingkungan). Kegiatan konstruksi mencakup penambahan volume kegiatan maksimal 10%, penambahan item kegiatan/bangunan pelengkap, perubahan konstruksi eksisting, dan pembangunan sarana dan prasarana lain pada kegiatan relokasi perumahan. Kegiatan nonkonstruksi meliputi pemulihan dan peningkatan sosial (bantuan stimulan), ekonomi (bantuan stimulan), dan sumber daya alam dan lingkungan (bantuan stimulan).

Pemerintah Daerah calon penerima Hibah RR harus memenuhi kriteria: telah terbentuk BPBD, daerah terdampak bencana memiliki nilai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi melebihi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD, telah menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dan kesiapan daerah dalam melaksanakan Hibah RR dari sisi penganggaran. Tahapan penyelenggaraan Hibah RR meliputi pengusulan, penilaian, usulan rincian alokasi, penetapan alokasi, penyaluran, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan penyetoran sisa dana.

BNPB melakukan penilaian terhadap usulan Hibah RR melalui praverifikasi, verifikasi lapangan, dan reviu APIP. Penyaluran Hibah RR dilaksanakan melalui serangkaian koordinasi dan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD). Pemerintah Daerah menganggarkan Hibah RR sebagai belanja dalam APBD. Pelaksanaan Hibah RR berdasarkan PHD, RKA, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. BNPB dan kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Hibah RR.

","transitional_provisions","1. Pengusulan Hibah RR yang telah disampaikan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap dilakukan penilaian berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perka BNPB No. 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/187142/perka-bnpb-no-3-tahun-2019","858830c2-c084-453c-8d9c-34eada85562e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
NUMBER 4 OF 2024
ON
IMPLEMENTATION OF REHABILITATION AND RECONSTRUCTION GRANTS
POST-DISASTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY,

Considering:

that in the implementation of disaster management, rehabilitation and reconstruction need to be carried out to accelerate the recovery of community life and public services in post-disaster areas;
that the Regulation of the National Disaster Management Authority Number 3 of 2019 concerning the Utilization of Grants from the Central Government to Regional Governments for Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance in its implementation is no longer in accordance with the development of legal needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Disaster

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1e8bf09-a5b2-4965-a2ad-c040a6c2e03b","actionData","errors"]