[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1dd14d1-e9d9-4f98-a9f9-99f31a281b9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEARSIPAN
2019
Qanun NO. 6, Lembaran Aceh Tahun 2019/ No. 14
Qanun TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menjadikan tertib kearsipan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publuk, perlu penyelenggaraan kearsipan; bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menegaskan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola, dilindungi dan diselamatkan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektir publik, kecuali yang menjadi urusan pemerintah. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur 104 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemerintah Aceh; BAB III Kebijakan Kearsipan Aceh; BAB IV Pembinaan Kearsipan; BAB V PengelolaanArsip; BAB VI Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; BAB VII Pembentukan Simpul Jaringan; BAB VIII Sumber Daya Kearsipan; BAB IX Layanan Jasa Kearsipan; BAB X Peran Serta Masyarakat; BAB XI Kerja Sama; BAB XII Koordinasi; BAB XIII Penghargaab; BAB XIV Pendanaan; BAB XV Ketentuan Pidana; BAB XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019. \n 35 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan di Aceh. Kebijakan ini mencakup penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan statis. Kewenangan Pemerintah Aceh meliputi pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Aceh dan BUMA, pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh berbagai pihak, pengelolaan simpul jaringan dalam SIKA melalui JIKA, pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Aceh dengan retensi di bawah 10 tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana berskala Aceh, penyelamatan arsip SKPA yang digabung atau dibubarkan, autentikasi arsip statis dan alih media, pencarian arsip statis yang hilang, serta penggalian arsip bernilai guna yang diciptakan oleh berbagai lembaga dan perseorangan. Qanun ini juga mengatur tanggung jawab Gubernur dalam penetapan kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan SIKA dan JIKA, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, pelindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi, pengawasan, kerjasama, dan pendanaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki Arsip Aceh yang sudah diregistrasi untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan Arsip tertutup diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.\n3. Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan Arsip di luar prosedur yang benar diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PANCACITA
QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2019
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF ARCHIVES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE GOVERNOR OF ACEH,

Considering:

that in order to create orderly archiving that can support the implementation of good and clean governance and improve the quality of public service, it is necessary to organize archiving;
that Law Number 43 of 2009 concerning Archives, affirms archives as accountability material for the implementation of Government must be managed, protected, and saved;
that to implement the provisions of Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government, the Aceh Government is authorized to regulate and manage government affairs in all public sectors, except those that are the affairs of the central government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1dd14d1-e9d9-4f98-a9f9-99f31a281b9f","actionData","errors"]