[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1d8ecba-a4c5-4108-bfbe-0d34847673ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 06 Tahun 2016 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 06 Tahun 2016","number","06","year","2016","published_date","2016-05-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanggung jawab sosial perusahaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2016/NO.6, TLD NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ABSTRAK:	\n \n Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 yang memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanalan tanggungjawab sosial menggunakan biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selain itu, Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 juga mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menghormati tradisi budaya masyarakat serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. \n 1.\tUndang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 \r\n6.\tUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004\r\n8.\tUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2001\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003\r\n10.\tUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003\r\n11.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007\r\n12.\tUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007\r\n13.\tUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009\r\n14.\tUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009\r\n15.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\n16.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\n17.\tUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2014\r\n18.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\n19.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\n20.\tPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007\r\n21.\tPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010\r\n22.\tPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012\r\n23.\tPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012\r\n24.\tPeraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014\r\n25.\tPeraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007\r\n26.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n27.\tPeraturan Daerah Kota Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012\r\n \n Kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) di wilayah Kota Metro \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016. \n 11 hlm, penjelasan 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Metro ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup melalui hubungan yang sinergis antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSP, memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan, mewujudkan batasan yang jelas tentang TSP, memastikan penyelenggaraan TSP sesuai peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan rencana pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melaksanakan program TSP.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban perusahaan untuk menganggarkan dana untuk program TSP bagi masyarakat di daerah berdasarkan ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan.
Pelaksanaan TSP dapat dilakukan melalui forum pelaksana program TSP atau secara mandiri dengan persetujuan forum.
Program TSP meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat.
Pembentukan Sekretariat forum pelaksana TSP pada tingkat kecamatan dan kota yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan laporan evaluasi TSP kepada Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER YEAR 2016
ABOUT
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

Considering:

that in order to realize the welfare of the community and the environment that supports life through economic activities, a synergistic and sustainable relationship between business actors, the Regional Government and the community is needed;
that business actors as partners of the Regional Government have an obligation to implement the principles of Corporate Social Responsibility and together with the Regional Government to empower the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of Metro City concerning Corporate Social Responsibility;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1990

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1d8ecba-a4c5-4108-bfbe-0d34847673ea","actionData","errors"]