[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1ca1c79-196b-431b-b55f-d5797004cd70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.011/2012","number","105/PMK.011/2012","year","2012","published_date","2012-06-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 105/PMK.011/2012, BN 2012/ NO 617; PERATURAN.GO.ID : 7 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2011.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk Tahun Anggaran 2012. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum serta meningkatkan daya saing industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal di dalam negeri.

Ketentuan substansial meliputi pemberian BMDTP atas impor barang dan bahan yang tercantum dalam Lampiran peraturan ini, dengan pagu anggaran sebesar Rp30.500.000.000,00. Menteri Keuangan menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah. Perusahaan yang ingin memperoleh BMDTP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan Rencana Impor Barang yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan, persetujuan atau penolakan permohonan, penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai BMDTP, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas BMDTP. Barang dan bahan yang memperoleh BMDTP wajib digunakan untuk pembuatan dan/atau perbaikan kapal dan tidak dapat dipindahtangankan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Atas penyalahgunaan ketentuan penggunaan Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.617, 2012

MINISTRY OF FINANCE. Import Duty. Borne by the Government. Manufacture and/or Repair. Ship.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 105/PMK.011/2012

ABOUT

IMPORT DUTY BORNE BY THE GOVERNMENT ON THE IMPORT OF GOODS AND
MATERIALS FOR THE MANUFACTURE AND/OR REPAIR OF SHIPS FOR
FISCAL YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1ca1c79-196b-431b-b55f-d5797004cd70","actionData","errors"]