[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1af2a6b-603c-484c-9247-a3ed2569fb0d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":92,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2022","number","32","year","2022","published_date","2022-02-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Neraca Komoditas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Neraca Komoditas
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 32, LN.2022/No.48, jdih.setneg.go.id : 27 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Neraca Komoditas
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 559 ayat (5) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (8) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) dan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Perpres tentang Neraca Komoditas. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 44 Tahun 2018 \n Perpres ini mengatur mengenai pengelolaan neraca komoditas yang meliputi: 1) penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas; 2) perubahan neraca komoditas; 3) integrasi data dan hak akses; 4) kondisi sistem nasional neraca komoditas dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi; dan 5) penahapan penetapan neraca komoditas, pembina sektor komoditas, serta monitoring dan evaluasi. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menetapkan Neraca Komoditas yang berfungsi sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Impor, serta sebagai acuan data dan informasi untuk kebijakan terkait. Neraca Komoditas ini mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan, menyediakan data akurat untuk kebijakan, dan menjamin ketersediaan barang konsumsi dan bahan industri. Penyusunan Neraca Komoditas melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga, dengan data yang dikelola melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK). Pelaku usaha mengajukan usulan kebutuhan melalui SNANK, yang kemudian diverifikasi oleh kementerian terkait. Penetapan Neraca Komoditas dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri atau secara otomatis, dan berlaku untuk satu tahun. Perubahan Neraca Komoditas dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti bencana atau investasi baru.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor dan Impor yang diatur di masing-masing sektor dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dinyatakan tidak berlaku. 2. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor dan Impor, Persetujuan Ekspor, dan Persetujuan Impor untuk komoditas tertentu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/286317/perpres-no-61-tahun-2024","fa4c5cdf-50c9-4389-92b0-fd22ce8084de","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n

Considering

that to implement the provisions of Article 559 paragraph (5) of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Article 5 paragraph (7) and Article 6 paragraph (8) of Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of Trade Sector and in the context of issuing Import Approvals for fishery commodities as referred to in Article 216 paragraph (1) and aquaculture as referred to in Article 284 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Marine Affairs and Fisheries and to ensure the availability of Raw Materials and/or Auxiliary Materials as referred to in Article 7 and Article 11 paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of 2021 concerning the Implementation of the Industrial Sector, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1af2a6b-603c-484c-9247-a3ed2569fb0d","actionData","errors"]