[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f19dbabf-eecc-434c-aa08-ee5513bf6ee8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-10-12","effective_date","2023-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanggungjawaban-apbd
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022; \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-4004 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022. \n Pada Peraturan Daerah Provinsi Papua ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 menetapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

\n\n

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 menunjukkan pendapatan sebesar Rp11.040.109.011.239,36 dan belanja serta transfer sebesar Rp11.454.657.535.165,83, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (414.548.523.926,47). Pembiayaan meliputi penerimaan sebesar Rp 2.229.401.510.206,04 dan pengeluaran, menghasilkan surplus sebesar Rp 1.794.852.986.279,57.

\n\n

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember Tahun 2022 mencatat saldo awal sebesar Rp 1.929.325.588.534,04, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp 1.794.852.986.279,57, dan saldo akhir sebesar Rp 1.794.852.986.279,57.

\n\n

Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2022 menunjukkan jumlah pendapatan-LO sebesar Rp 1.190.102.000.789,40 dan jumlah beban sebesar Rp10.605.685.323.139,10, menghasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp 584.416.677.650,38. Setelah memperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, surplus/defisit-LO menjadi Rp 396.033.470.257,38.

\n\n

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2022 mencatat ekuitas awal sebesar Rp23.070.198.453.450,70, surplus/defisit-LO sebesar Rp 396.033.470.257,38, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp (3.769.255.954,47), sehingga ekuitas akhir menjadi Rp23.462.462.667.753,60.

\n\n

Neraca per 31 Desember Tahun 2022 mencatat jumlah aset sebesar Rp23.612.100.674.504,90, jumlah kewajiban sebesar Rp 149.638.006.751,25, dan jumlah ekuitas sebesar Rp23.462.462.667.753,60.

\n\n

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 mencatat saldo kas awal sebesar Rp 1.928.090.937.976,04, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 1.614.905.039.162,19, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp (1.749.300.308.361,66), dan saldo kas akhir sebesar Rp 1.794.885.454.005,57.

\n\n

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran-lampiran yang menyertai laporan keuangan memberikan rincian lebih lanjut mengenai realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta informasi terkait piutang daerah, dana bergulir, penyertaan modal, aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan, aset lainnya, dana cadangan daerah, dan kewajiban jangka pendek dan panjang.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF PAPUA
NUMBER 7 OF 2023
on
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF PAPUA PROVINCE
FISCAL YEAR 2022

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Governor submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Budget to the Papuan People's Representative Council in the form of financial statements that have been examined by the Audit Board no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f19dbabf-eecc-434c-aa08-ee5513bf6ee8","actionData","errors"]