[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f19941fd-ce3e-45a2-a541-b21200300e7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-07-01","effective_date","2021-07-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Prabumulih","place_of_enactment","Prabumulih","theme","Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan, dan pelanggaran lainnya perlu adanya suatu kepastian hukum. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankam urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 33 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No, 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PERMENEGPPPA No. 1 Tahun 2010; PERMENEGPPPA No. 11 Tahun 2011; PERMENEGPPPA No. 4 Tahun 2018. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, peran serta masyarakat, dan orang tua dan/atau keluarga, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021. \n Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama enam bulan sejak perda diundangkan. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Prabumulih, menjadi pedoman dalam perencanaan kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melindungi dan mencegah perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak mereka, meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat, dan menjadi payung hukum bagi Perangkat Daerah (PD) terkait.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tanggung jawab Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota. Untuk percepatan pelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang beranggotakan seluruh kepala/pimpinan PD. Pokja ini bertugas mempromosikan, memfasilitasi, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Peraturan ini juga mengatur peningkatan peran, kualitas, dan kemampuan perempuan di berbagai bidang seperti politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Selain itu, diatur pula perlindungan perempuan dan anak, termasuk pencegahan tindak kekerasan, peningkatan efektivitas layanan bagi korban, dan penguatan lembaga penyedia layanan. Layanan terpadu bagi korban kekerasan meliputi penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pendampingan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Peraturan ini juga mengatur perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan dan peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai upaya pembinaan, bimbingan, dan penyediaan layanan.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pencatatan kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan fasilitasi sistem peradilan anak. Pemerintah Kota juga memfasilitasi pembentukan Forum Anak dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Peran serta masyarakat, orang tua, dan keluarga juga diatur dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan pembiayaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan Anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pengelola UPT yang melaksanakan tugas pelayanan tapi melanggar prinsip-prinsip layanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.\n4. Swasta yang melaksanakan pelayanan Publik tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PRABUMULIH
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PRABUMULIH CITY
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PRABUMULIH,

Considering:

that to guarantee Women's Empowerment and Child Protection in accordance with their dignity and guaranteed right to life in accordance with their nature and essence without discrimination and to obtain Protection from Violence, and other violations, legal certainty is needed;
that to provide legal certainty in the implementation of Women's Empowerment and Child Protection and to carry out mandatory governmental affairs of the Region, it is necessary to have regulations in the form of Regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Women's Empowerment and Child Protection;

In View of:

Article 18 paragraph (6)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f19941fd-ce3e-45a2-a541-b21200300e7f","actionData","errors"]