[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f194601a-a53d-4000-bcca-fe66f1738d9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Usaha Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2010","number","56","year","2010","published_date","2010-07-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengawasan Terhadap Usaha Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN. 2010 No. 86, TLN No. 5143, LL SETNEG : 11 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Cara Pengawasan Terhadap Usaha Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2010. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, meliputi pemantauan dan penilaian kebijakan pemerintah, pencarian fakta terkait dugaan tindakan diskriminasi, pemberian rekomendasi, serta pemantauan penyelenggaraan penghapusan diskriminasi. Pengawasan ini didasarkan pada prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, keterbukaan, kemandirian, non-diskriminasi, dan profesionalitas.

Tata cara pengawasan meliputi pelaksanaan berdasarkan laporan atau prakarsa Komnas HAM, dilengkapi surat tugas, dan memberitahu pihak terlapor. Komnas HAM berwenang mengamati penyelenggaraan penghapusan diskriminasi, mencari data dan informasi, memeriksa dokumen, mengidentifikasi temuan, dan membuat kesimpulan sementara. Hasil pengawasan dapat berupa rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga swasta, yang wajib ditindaklanjuti. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, dapat diteruskan kepada DPR/DPRD atau diumumkan kepada publik. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, hasil pengawasan disampaikan kepada Kepolisian.

Laporan dugaan diskriminasi ras dan etnis harus disampaikan secara tertulis kepada Komnas HAM dan diproses dalam waktu 14 hari kerja. Biaya pengawasan dibebankan kepada APBN pada Komnas HAM.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 56 OF 2010
REGARDING
PROCEDURES FOR SUPERVISION OF EFFORTS TO ELIMINATE
RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding Procedures for Supervision of Efforts to Eliminate Racial and Ethnic Discrimination; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f194601a-a53d-4000-bcca-fe66f1738d9a","actionData","errors"]