[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f18bef01-a595-492e-aeba-7be0ff7ab825","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penerapan Pakta Integritas Dan Pengelolaan Pengaduan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2011","number","27","year","2011","published_date","2011-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penerapan Pakta Integritas Dan Pengelolaan Pengaduan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadaan Barang/Jasa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2011/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerapan Pakta Integritas Dan Pengelolaan Pengaduan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa pakta integritas merupakan salah satu sarana bagi\r\nPemerintah, Perusahaan swasta dan masyarakat umum untuk\r\nmencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka peningkatan\r\nkualitas pelayanan publik; \r\nbahwa aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan\r\nsalah satu aktivitas yang rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan\r\nnepotisme, sehingga memerlukan penerapan pakta integritas dan\r\npengelolaan pengaduan dalam pelaksanaannya; \r\nbahwa sampai saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal\r\nbelum ada peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur\r\ntentang penerapan pakta integritas dan pengelolaan pengaduan\r\ndalam pengadaan barang/jasa sebagai pelaksanaan dari Peraturan\r\nPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa\r\nPemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden\r\nNomor 35 Tahun 2011; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penerapan Pakta Integritas dan Pengelolaan\r\nPengaduan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di\r\nKabupaten Kendal; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPenerapan Pakta Integritas Dan Pengelolaan Pengaduan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kendal\r\nyang meliputi\r\nAsas Dan Tujuan, Penerapan Pakta Integritas Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Peran Serta Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan, Sanksi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011. \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal ini mengatur tentang penerapan pakta integritas dan pengelolaan pengaduan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Latar belakangnya adalah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dianggap rawan terhadap praktik-praktik tersebut. Tujuannya adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.\n\nKetentuan substansial mencakup kewajiban penerapan pakta integritas bagi PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia barang/jasa, dan kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Dokumen pakta integritas harus memuat uraian mengenai nama dan waktu paket pengadaan, nama dan jabatan pihak terkait, nomor identitas, isi pakta integritas (pernyataan tidak akan melakukan KKN, melaporkan indikasi KKN, mengikuti proses pengadaan secara bersih, dan bersedia menerima sanksi jika melanggar), tempat dan waktu penandatanganan, serta tanda tangan. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap substansi dokumen pakta integritas. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan pengaduan terkait penyimpangan prosedur, KKN, dan pelanggaran persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa.","transitional_provisions","1. Bentuk dan isi pakta integritas yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.\n2. Pengaduan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa yang sedang diproses tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.\n3. Dalam hal ULP belum terbentuk sehingga proses pengadaan barang/jasa ditangani oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa terikat dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang melakukan pelanggaran terhadap pakta integritas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 27 OF 2011
ABOUT
IMPLEMENTATION OF INTEGRITY PACT AND COMPLAINT MANAGEMENT
IN GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT
IN KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering:

that the integrity pact is one of the means for the
Government, private companies and the general public to
prevent corruption, collusion and nepotism in order to improve
the quality of public service;
that government procurement of goods/services is
one of the activities prone to corruption, collusion, and
nepotism, thus requiring the implementation of an integrity pact and
complaint management in its implementation;
that until now in the Kendal Regency Government environment
there are no regional laws and regulations governing
the implementation of the integrity pact and complaint management
in the procurement of goods/services as implementation of the Regulation
President

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f18bef01-a595-492e-aeba-7be0ff7ab825","actionData","errors"]