[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f182b599-7904-46e5-a54b-be4d374eeb13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi","short_title","Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3eed3ffc-426f-4656-86df-43f4cb15099c","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan","short_name","Permen Imipas","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Kantor Wilayah - Direktorat Jenderal Imigrasi
2024
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan NO. 2, BN 2024 (983) : 11 hlm.; https://kemenimipas.go.id/
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu membentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi. \n Dasar hukum Permen Imipas ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 157 Tahun 2024; dan Permen Imipas No. 1 Tahun 2024. \n Permen Imipas ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024. \n Daftar nama, tempat kedudukan, wilayah kerja, dan tipe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. \n Lampiran file: 17 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 11 dan lampiran hlm 12 s.d. 17) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Latar belakang pembentukan Kantor Wilayah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi. Tugas Kantor Wilayah adalah melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kantor Wilayah meliputi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di berbagai bidang keimigrasian; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja; serta pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan. Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri dari tipe A dan tipe B, dengan struktur organisasi yang berbeda sesuai dengan tipenya. Penentuan tipe Kantor Wilayah didasarkan pada pola klasifikasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF IMMIGRATION AND CORRECTIONS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF IMMIGRATION AND CORRECTIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 38 of the
Presidential Regulation Number 157 of 2024 concerning the Ministry
of Immigration and Corrections, it is necessary to establish a Regional
Office of the Directorate General of Immigration in the province;
that the preparation of the organization and work procedures of the Regional
Office of the Directorate General of Immigration has received
approval from the Minister of State Apparatus Empowerment and
Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f182b599-7904-46e5-a54b-be4d374eeb13","actionData","errors"]