[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f17e8729-a8f3-4684-b21d-67bde2c569da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023","number","73","year","2023","published_date","2023-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sda
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 73, BN.2023 (565)/8 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa ketentuan mengenai tarif atas sanksi administratif berupa denda dan tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran\tketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/ atau pengolahan sumber daya \talam telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan\t Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan,\t\t\t Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif\t\t Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa \t\t\tHasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana\t\t telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah\r\nNomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan .devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/ a tau pengolahan sumber daya alam, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengenaan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/ a tau pengolahan sumber daya alam;\r\nc. \tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\t\tMenteri Keuangan tentang Pengenaan dan Pencabutan\t\t\t Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan\t\t\tDevisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,\t\tPengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021\r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban eksportir, escrow account, pengawasan Bank Indonesia dan pencabutan pengenaan sanksi administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengenaan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Eksportir diwajibkan memasukkan devisa hasil ekspor (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus di lembaga pembiayaan ekspor atau bank yang beroperasi dalam valuta asing. DHE SDA dapat digunakan untuk pembayaran bea keluar, pinjaman, impor, dividen, dan keperluan penanam modal lainnya. Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK, yang hasilnya menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengenakan atau mencabut sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor.

","transitional_provisions","1. Terhadap PPE yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021.\n2. Pengenaan sanksi terhadap PPE diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pemasukan DHE SDA dan pembuatan atau pemindahan escrow account dapat dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 73 OF 2023
CONCERNING
IMPOSITION AND REVOCATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR
VIOLATIONS OF EXPORT FOREIGN EXCHANGE PROVISIONS FROM
BUSINESS, MANAGEMENT, AND/OR
PROCESSING ACTIVITIES OF NATURAL RESOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the provisions regarding tariffs on administrative sanctions in the form of fines and procedures for imposition, collection, and deposit of administrative sanctions in the form of fines for violations of export foreign exchange provisions from business, management, and/or processing activities of natural resources have been regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 98/PMK.04/2019 concerning Tariffs on Administrative Sanctions in the Form of Fines and Procedures for Imposition, Collection,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f17e8729-a8f3-4684-b21d-67bde2c569da","actionData","errors"]