[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f17c7b29-24a1-42d6-9399-a80d6644d41c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-24","effective_date","2020-01-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2020
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 1, BN. 2020 No. 62, jdih.kemparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/103/M.KT.01/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4516);\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); \r\n4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang \r\nKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang \r\nBadan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);\r\n \n Mengatur Kedudukan Tugas dan Fungsi; Organisasi; Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Kebijakan Strategis; Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; Deputi Bidang Industri dan Investasi; Deputi Bidang Pemasaran; Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Ekonomi DIgital dan Produk Kreatif; Inspektorat Utama; Pusat; Staf Ahli; Kelompok Jabatan Funsgional; Unit Pelaksana Teknis; Tata Kerja; Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020. \n Mencabut a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 \r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian \r\nPariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2017 Nomor 1584);\r\nb. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun \r\n2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi \r\nKreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nKepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan \r\nEkonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi \r\ndan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif; \n 265 halaman termasuk lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 ini ditetapkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 dan 97 Tahun 2019, serta berdasarkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan. Wakil Menteri membantu Menteri dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis. Kementerian ini memiliki tugas membantu Presiden dalam urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan fungsi meliputi perumusan kebijakan, pengembangan sumber daya, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma dan standar, serta pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenpar No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168983/permenpar-no-1-tahun-2021","24fea41a-561b-4a1a-adbf-01b0fa907f8a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2020

ABOUT

ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
MINISTRY OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f17c7b29-24a1-42d6-9399-a80d6644d41c","actionData","errors"]