[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f17b8e2f-0ba9-4861-8a21-cd2fec957fb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEREKONOMIAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa usaha mikro dan ekonomi kreatif memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;\r\nb. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian, kemitraan serta produktivitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintahan Daerah diantaranya adalah usaha mikro;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:\r\nUU No 25 Tahun 1992:\r\nUU No 25 Tahun 2007:\r\nUU No 20 Tahun 2008:\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:\r\nUU No 3 Tahun 2014:\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:\r\nUU No 24 Tahun 2019:\r\nUU No 11 Tahun 2020:\r\nPP No 7 Tahun 2021:\r\nPerpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021:\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:\r\nPerda Prov jawa Timur No 6 Tahun 2011:\r\nPerda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020. \n Mengatur tentang:\r\n1. Ketentuan Umum:\r\n2. Jenis Usaha:\r\n3. Tugas Pemerintah Daerah:\r\n4. Perencanaan dan Pendataan:\r\n5. Pengembangan:\r\n6. Perlindungan dan Iklim Usaha Bagi Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif:\r\n7. Kemitraan dan Jaringan Usaha:\r\n8. Kewirausahan Ekonomi Kreatif:\r\n9. Pemasaran:\r\n10. Sumber Daya Manusia:\r\n11. Desain dan Teknologi:\r\n12. Pembiayaan dan Penjaminan:\r\n13. Larangan:\r\n14. Sanksi Administratif:\r\n15. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pamekasan. Latar belakangnya adalah pentingnya usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n

Jenis usaha mikro yang meliputi aneka usaha, perdagangan, ekonomi pertanian, dan ekonomi nonpertanian.
Jenis ekonomi kreatif yang mencakup aplikasi dan pengembang permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio.
Tugas Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pendataan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan usaha mikro dan ekonomi kreatif.
Pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui bimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi akses pendanaan, ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana, pemasaran, teknologi informasi, perizinan, dan standarisasi.
Perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui iklim usaha yang kondusif, fasilitasi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.
Kemitraan antara usaha mikro dan ekonomi kreatif dengan usaha besar berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
Pengembangan kewirausahaan ekonomi kreatif melalui kerjasama industri, akses bahan baku, pengembangan standar usaha, dan fasilitasi produksi dan pengolahan.
Fasilitasi pemasaran produk usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui penelitian, penyebarluasan informasi pasar, pelatihan, sarana pemasaran, dan dukungan promosi.
Pengembangan sumber daya manusia melalui pemasyarakatan kewirausahaan, peningkatan keterampilan, pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan pendampingan.
Pengembangan desain dan teknologi melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan SMK, serta pemberian penghargaan dan insentif.
Pembiayaan dan penjaminan usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui kredit perbankan, penjaminan lembaga keuangan non bank, modal ventura, dana penyisihan laba BUMN/BUMD, hibah, dana bergulir, dan jenis pembiayaan lainnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap usaha mikro dan ekonomi kreatif yang melanggar Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau penutupan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES AND CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering:

that micro enterprises and the creative economy have an important role and meaning as well as a strategic position in supporting the economic resilience of the community, advancing development, realizing economic growth and as a vehicle for creating jobs and alleviating poverty;
that in order to develop and increase independence, partnership and business productivity for micro business actors and the creative economy so that they become resilient and independent, the role of the Regional Government, the business world and the community is needed optimally, proportionally and mutually beneficial in order to be effective and successful;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f17b8e2f-0ba9-4861-8a21-cd2fec957fb0","actionData","errors"]