[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f167a122-7162-42c9-ae70-828a09bba5c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, BD 2025 (2) : 46 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka meningkatkan kualitas\r\npenyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima serta \r\nmemenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga \r\nnegara atas Pelayanan Publik, diperlukan pengaturan \r\nmengenai Pelayanan Publik; dalam rangka menjamin terselenggaranya \r\nPelayanan Publik sesuai dengan pemenuhan asas-asas \r\numum pemerintahan yang baik, diperlukan mekanisme \r\nyang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat \r\nmelalui pengaturan penyelenggaraan Pelayanan \r\nPublik; dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 \r\nTahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah \r\nKota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang \r\nPenyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi perlu \r\ndiganti; perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah \r\ndiubah dngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun \r\n2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023; \n Dalam \r\nPeraturan Daerah ini diatur tentang \r\npenyelenggaraan pelayanan publik dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. Diatur tentang asas dan ruang lingkup, pembina, penanggung jawab, organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, hak, kewajiban, dan larangan, penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta masyarakat, inovasi pelayanan publik, penyelesaian pengaduan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2025. \n Peraturan \r\nDaerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang \r\nPenyelengaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi dicabut dan \r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 46 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bekasi. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk mengganti Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk:

Asas-asas pelayanan publik seperti kepentingan umum, kepastian hukum, transparansi, partisipatif, akuntabilitas, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Pembentukan dan tugas pembina (Wali Kota), penanggung jawab (Sekretaris Daerah), organisasi penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik.
Hak dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan.
Standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang harus disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara.
Sistem pelayanan terpadu dan sistem informasi pelayanan publik.
Pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik.
Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Inovasi pelayanan publik.
Penyelesaian pengaduan melalui berbagai mekanisme.

Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bekasi.

","transitional_provisions","1. Standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, dan tata cara pengelolaan pengaduan yang telah ada pada masing-masing Penyelenggara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda.\n3. Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Penyelenggara melakukan tindak pidana.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 2 OF 2025

ON
PUBLIC SERVICE ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering :

that in order to improve the quality of Public Service organization that is excellent and to fulfill the basic needs and civil rights of every citizen to Public Service, it is necessary to regulate Public Service;
that in order to guarantee the implementation of Public Service in accordance with the fulfillment of the general principles of good governance, a mechanism is needed to guarantee legal certainty for the community through the regulation of Public Service organization;
that with the enactment of Law Number 25 of 2009 on Public Service, Regional Regulation of Bekasi City Number 13 of 2007 on Public Service Organization in Bekasi City needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f167a122-7162-42c9-ae70-828a09bba5c8","actionData","errors"]